Politik

H Edi Berjuang di Parlemen untuk Masyarakat

Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Golkar H. Edi (tengah). poto:Istimewa.

BEKASI- Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi H Edi mengaku kerap berdiskusi langsung dengan masyarakat khususnya konstituen yang ada di daerah pemilihan (Dapil). Hal itu dilakukan guna menjaga silaturahmi sekaligus untuk mengetahui persoalan yang ada di lingkungan masyarakat.

“Jadi kalau saya itu bertemu dengan konstituen bukan hanya saat reses saja melainkan kapan dan dimana saja, kata orang bekasinya mah hayo aja ngopi. Bukan cuma sama orang tua tapi dengan anak muda pun sering ngumpul lewat sepakbola atau futsal,” ujar H Edi yang memiliki hobi olahraga ini, Rabu (27/04/2022).

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

Edi mengaku dengan turun langsung ke masyarakat lebih memahami dan mengerti apa yang dibutuhkan. “Dari obrolan ringan sampai perbincangan serius seperti kebutuhan yang sangat pokok terkadang muncul sehingga saya sebagai wakil mereka (warga-red) sebisa mungkin dapat mencari solusi caranya ya berjuang di parlemen,” terang dia.

“Misalnya bila saya ke warga di Jatiranggon, masyarakat banyak yang menyampaikan ingin memiliki sarana Pendidikan yakni gedung SMP Negeri karena kelurahan ini belum memiliki SMP Negeri. Dan ini saya perjuangkan banget di DPRD karena kebutuhan ini dianggap mendesak untuk segera direalisasikan,” kata dia.

Edi menegaskan sesuai tugas dan fungsinya, setiap anggota legislatif diberikan amanah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat sesuai masing-masing Dapil. “Oleh karena itu, saya di DPRD selalu berusaha semaksimal mungkin menjalankan fungsi dan tugas kami, salah satunya melalui pokok-pokok pikiran yang tentunya sudah sesuai dengan mekanisme dan perundang-undangan yang berlaku,” paparnya.

BACA JUGA: Reses, H. Edi Ingin Tiap Jalan di Dapilnya Mulus dan Bagus

Edi memastikan setiap usulan yang sudah terangkum dan sudah menjadi Pokir merupakan usulan skala prioritas yang harus segera direalisasikan. “Nanti pihak eksekutif akan meyelaraskannya dengan perencanaan pembangunan yang sudah dirancang sebelumnya,” imbuhnya.

“Karena ini bagian dari perjuangan kami, para anggota legislatif, untuk mengawal aspirasi masyarakat sampai terealisasi. Ya kalau ditanya harapan kami, tentu saja kami berharap seluruh usulan skala prioritas yang kami ajukan melalui Pokir bisa terealisasi,” pungkasnya.

Politik

“Laporan Hasil Pemeriksaan BPK didapati temuan terkait masalah infrastruktur di Dinas BMSDA dengan salah satu hasil rekomendasinya adalah pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan belanja terkait kekurangan volume pengerjaan infrastruktur yang menjadi tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan pengembalian uang sebesar Rp579 juta ke RKUD (Rekening Umum Kas Daerah),” jelas Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary dikutip bekasiguide.com pada Jumat, 27 Jumat 2025.

Exit mobile version