BEKASI TIMUR- Anggota komisi II DPRD Kota Bekasi, Wasimin menegaskan bahwa, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi harus mengkaji ulang penanganan banjir yang dirasa masih belum maksimal.
Tercatat, menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sebanyak 1.314 KK menjadi korban terdampak akibat bencana banjir tersebut yang tersebar di 24 kelurahan dari 10 kecamatan di Kota Bekasi.
“Ada yang lemah saat tahap perencanaan penanganan banjir, padahal anggaran penanganan banjir tersedot sekitar seperempat dari keseluruhan total anggaran belanja daerah, kolam retensi (Polder) yang sudah dibangun harusnya bisa meminimalisir banjir di Kota Bekasi,” katanya pada Sabtu (25/02).
Memang, kata Wasimin, cuaca tidak bersahabat, namun bukan karena faktor itu saja, Pemerintah harus mengkaji ulang penanganan banjir secara komprehensif. Wasimin juga mengaku akan meminta penjelasan kepada Pemkot dalam mengantisipasi permasalahan banjir yang masih menjadi tamu dadakan masyarakat Kota Bekasi.
“Sekarang yang dituntut oleh masyarakat adalah penjelasan tentang DED penanganan banjir, mengacu pada RPJMD Walikota yang menginginkan di tahun 2018 bahwa Kota Bekasi harus bebas banjir,” tuturnya.
“Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan (dulu Disbangkim) harus juga singkron, penyelesaian harus integral dan satu pintu untuk mengatasi permasalahan tahunan ini,” tegas Wasimin. (BG)
