Politik

Ketua AMPG Pusat Kecewa, Ancam Rekomendasi Pilkada Tolak Pepen

Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq selaku Ketua DPP KNPI sekaligus Ketua DPP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG).

BEKASI SELATAN- Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq selaku Ketua DPP KNPI meluapkan kekecewaannya kepada Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi yang tidak hadir pada  pelantikan pengurus DPD KNPI Kota Bekasi yang dipimpin Gilang Esa Mohammad di Graha Wulansari, Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan, Sabtu (18/02) malam.

Fahd beranggapan, ketidakhadiran Rahmat Effendi (Pepen) pada pelantikan DPD KNPI Kota Bekasi periode 2017 – 2020 lantaran ada Mantan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohammad.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

“Saya sangat kecewa sekali dengan Pepen. Saya seharusnya ada kunjungan keluar daerah tapi karena kecintaan saya dengan pak Mochtar saya datang kesini. Dan, ini kali pertama saya datangi pelantikan tingkat Kota/Kabupaten. Biasanya, Saya datang hanya untuk tingkat provinsi saja,” tegasnya.

Seharusnya, kata Fahd, Pepen mengadiri pelantikan DPD KNPI Kota Bekasi sebagai bagian dari Golkar bukan karena ada Mochtar Mohammad.

“Saya ini pengurus pusat. Kalau Pepen tidak mau hadir karena Mochtar Mohammad, harusnya dia melihat saya sebagai Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) di DPP, dan di Golkar ketua pemudanya se-indonesia itu saya, seharusnya dia melihat itu,” geramnya.

Dengan kejadian ini, Fahd mengecam akan mempermasalahkan rekomendasi Partai Golkar agar Rahmat Effendi tidak maju kembali dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bekasi melalui partai berlambang pohon beringin pada 2018 mendatang. Tidak main – main, kata dia, hal ini akan dibisikan ketelinga Ketua DPP Partai Golkar, Setya Novanto (Setnov).

“Jabatan saya di DPP Golkar itu bisa menolak, dan mengusulkan siapa yang akan di usung untuk bertarung dalam Pilkada. Dan, sekarang sudah terlihat siapa yang sudah bermain – main dengan saya. Sudah saya sampaikan juga kepada Ketua DPP Golkar melalui telepon genggam, bahkan saya load speaker kalau Pepen tidak datang ke pelantikan pengurus DPD KNPI Kota Bekasi,” tandasnya. (BG)

Politik

“Laporan Hasil Pemeriksaan BPK didapati temuan terkait masalah infrastruktur di Dinas BMSDA dengan salah satu hasil rekomendasinya adalah pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan belanja terkait kekurangan volume pengerjaan infrastruktur yang menjadi tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan pengembalian uang sebesar Rp579 juta ke RKUD (Rekening Umum Kas Daerah),” jelas Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary dikutip bekasiguide.com pada Jumat, 27 Jumat 2025.

Politik

“Setelah selesai Muscab, tahapan berikutnya PKS Kota Bekasi akan melangsungkan Musyawarah Daerah (Musda) untuk kepengurusan DPD yang baru pada Agustus 2025 mendatang,” kata Heri Koswara dalan keterangannya kepada wartawan pada Minggu, 08 Juni 2025.

Exit mobile version