Politik

Proses penempatan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kota Bekasi berbuah getir dan pahit buat 2 fraksi.

Ketua Fraksi PAN Abdul Muin Hafied menegaskan bahwa untuk proses penetapan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) merupakan lobi dan komunikasi politik masing-masing ketua partai.

Jatah ketua komisi dari partai Gerindra sepertinya akan hilang dari Alat Kelengkapan DPRD Kota Bekasi periode 2019 – 2024. Hal ini menggingatkan kembali DPRD periode 2014 – 2019 dimana Gerindra pun tidak menaruh wakil anggota fraksinya untuk duduk sebagai ketua komisi.

DPRD Kota Bekasi menghelat Sidang Paripurna pengambilan sumpah Pimpinan Defenitif DPRD Kota Bekasi pada Senin (30/09/2019). 

Proses keberlangsungan pemerintahan daerah di Kota Bekasi terancam tidak berjalan dengan baik. Pemerintah daerah yang menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdiri dari eksekutif yang diwakili Wali Kota Bekasi dan jajarannya serta Legislatif melalui lembaga DPRD Kota Bekasi harus bekerja bersama untuk kepentingan masyarakat.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bekasi Nicodemus Godjang meminta agar Pansus 38 berkaitan revitalisasi Pasar Jatiasih ditinjau ulang lantaran masih banyak persoalan yang harus dipertanyakan.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung dan Cisadane (BBWS CC) Bambang Hidayah memantau pekerjaan di Kota Bekasi pada Rabu (18/09/2019).

Sekretariat DPRD Kota Bekasi Bagian Legislasi, Persidangan dan Protokol memberikan penjelasan mengenai pemberitaan yang menyebutkan adanya ketidak siapan serta lambannya pemberian baju dinas dan jas anggota dewan saat pengambilan sumpah anggota DPRD Kota Bekasi pada (26/8) lalu.

Anggota DPRD Kota Bekasi Sardi Effendi sesalkan kinerja Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang dinilai abai dan lalai dalam menginventarisir setiap kebutuhan Sekolah di Kota Bekasi.