Penyaluran Bantuan Lansung Tunai (BLT) yang disalurkan oleh Pemerintah Kota Bekasi kepada 18.321 kepala keluarga, diduga tak tepat sasaran.
Demikian disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary. Ia menyebut bahwa data yang digunakan dalam penyaluran BLT yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dinilai tidak ada pembaruan.
“Nah yang jadi problemnya adalah, DTKS kita datanya itu carut marut. Dari dulu sampai saat ini datanya sama diambil, tidak pernah ada perubahan yang signifikan,” kata Latu, saat dikonfirmasi, pada Selasa (27/12/2022).
Akibatnya, beberapa data penerima BLT dinilai tidak tepat. Seperti halnya nama penerima BLT sudah meninggal dunia, dan pindah tempat tinggal masih terdaftar sebagai penerima bantuan.
Selain itu, Latu juga menyebut, ada segelintir orang dengan kemampuan ekonomi yang mampu terdaftar sebagai penerima bantuan.
“Banyak juga yang kemarin dapat(BLT) itu orang-orang yang mampu. Sedangkan mereka yang tidak mampu itu tidak mendapatkan,” kata Latu.
“Sedangkan, spesifikasinya BLT kemarin itu khusus warga atau masyarakat yang masuk dalam dtks yang belum pernah menerima bantuan,” tambahnya.
Menurut Latu, Pemerintah Kota Bekasi harus melakukan up date pada DTKS, agar permasalahan penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran dapat teratasi.
“Tinggal up date (DTKS) aja sebenarnya, berapa jumlah yang ada, kita koreksi bersama, kalau perlu anggarannya kita alokasikan, yang penting datanya itu adalah ril, dan sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat, dan yang mendapatkan akhirnya mereka yang benar-benar tepat sasaran,” tandasnya.
