Angka kemiskinan di Kota Bekasi mengalami penurunan hingga mencapai 3,96 persen. Pemerintah Kota Bekasi pun terus mendorong program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital sebagai upaya memperbaiki pendataan dan memastikan bantuan sosial dapat diterima masyarakat yang tepat sasaran.
Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert TP Siagian, mengatakan program tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam melakukan pembenahan data sosial masyarakat.
Melalui Perlinsos Digital, Pemkot Bekasi menargetkan sebanyak 833 ribu kepala keluarga masuk dalam sistem pendataan. Data tersebut nantinya akan digunakan untuk membantu menentukan masyarakat yang berpotensi layak maupun tidak layak menerima bantuan sosial.
“Harapannya ketika bantuan diberikan kepada yang tepat sasaran dan yang tidak berhak tidak mendapat lagi. Jadi ini betul-betul yang berhak mendapatkan, yang tidak berhak tidak mendapatkan lagi,” kata Robert dikutip Bekasiguide.com, Jumat 6 November 2026.
Menurut dia, Perlinsos Digital akan mengintegrasikan berbagai data, mulai dari BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, data kependudukan, ATR/BPN hingga perpajakan. Dengan sistem tersebut, kondisi masyarakat dapat diverifikasi secara lebih menyeluruh.
Robert mengatakan, pembenahan data juga penting untuk menjawab berbagai persoalan terkait warga yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan data desil yang tercatat sebelumnya.
“Makanya dengan perlindungan sosial ini, ayo semua didata, nanti sehingga ini kan ada perbaikan, dilakukan pembenahan,” ujarnya.
Saat ini, sekitar 97 ribu atau 11,86 persen kepala keluarga di Kota Bekasi telah terdaftar dalam program Perlinsos Digital. Pemkot Bekasi menargetkan capaian pendaftaran dapat mencapai setidaknya 50 persen pada akhir tahun.
Untuk mempercepat pendaftaran, Dinsos Kota Bekasi juga mendorong warga yang telah memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk melakukan pendaftaran secara mandiri. Selain itu, masyarakat juga diajak membantu warga lain yang belum memahami penggunaan teknologi.
“Kota Bekasi sudah punya IKD hampir 400 ribuan. Kalau 400 ribuan ini mendaftar mandiri saja, kan sudah 50 persen,” tuturnya.
Robert menambahkan, upaya tersebut mengusung semangat peduli tetangga dan tidak ada warga yang tertinggal, agar seluruh masyarakat dapat masuk dalam database dan memperoleh kejelasan mengenai kelayakan penerimaan bantuan sosial.
