Pesatnya pertumbuhan pembangunan di Jawa Barat dinilai perlu diimbangi dengan penguatan kebijakan tata ruang agar tidak memicu persoalan lingkungan dan sosial di masa mendatang.
Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat, Ahmad Faisyal Hermawan, menegaskan penataan ruang wilayah harus menjadi pijakan utama dalam setiap kebijakan pembangunan daerah.
Menurutnya, Jawa Barat saat ini berada dalam fase ekspansi pembangunan yang cukup masif, mulai dari kawasan industri, perumahan, hingga proyek infrastruktur.
Kondisi tersebut, kata dia, membutuhkan kontrol yang kuat agar pemanfaatan ruang tidak melampaui daya dukung lingkungan
“Pertumbuhan pembangunan memang penting, tetapi harus tetap mengikuti arah tata ruang yang sudah direncanakan,” ujar Faisyal dalam keterangan resminya dikutip bekasiguide.com, Sabtu 21 Februari 2026.
Ia menilai berbagai persoalan yang muncul di sejumlah wilayah, seperti meningkatnya risiko banjir dan berkurangnya kawasan resapan air, menjadi sinyal perlunya evaluasi terhadap pelaksanaan tata ruang.
Faisyal menekankan sinkronisasi antara kebijakan investasi dan rencana tata ruang wilayah (RTRW) harus berjalan seiring.
Legislator muda asal PDI Perjuangan Kota Bekasi ini juga meminta agar pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat lebih berhati-hati dalam menerbitkan izin pembangunan.
Menurutnya, kebijakan perizinan seharusnya tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga keberlanjutan lingkungan serta kenyamanan masyarakat.
“Tata ruang bukan sekadar dokumen perencanaan, tetapi arah masa depan wilayah. Kalau tidak dijalankan dengan konsisten, dampaknya akan dirasakan masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan Jawa Barat memiliki potensi besar pada sektor industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif yang dapat terus berkembang tanpa mengorbankan keseimbangan lingkungan apabila perencanaan ruang dijalankan secara disiplin.
Melalui fungsi pengawasan DPRD, Faisyal memastikan pihaknya akan terus mendorong pemerintah daerah menjaga konsistensi kebijakan pembangunan agar tetap selaras dengan tata ruang yang telah ditetapkan.
“Pembangunan harus memberi manfaat jangka panjang, bukan hanya pertumbuhan sesaat,” pungkasnya.
