Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKS, Bambang Purwanto, menerima banyak laporan warga terkait penonaktifan kepesertaan BPJS Jaminan Kesehatan (BPJS-JK) yang terjadi secara tiba-tiba saat masyarakat membutuhkan layanan kesehatan.
Bambang Purwanto, Anggota Dewan PKS Daerah Pemilihan Bekasi Timur–Selatan, menegaskan persoalan tersebut bukan berada pada kinerja BPJS Kesehatan, melainkan pada validitas dan pemutakhiran Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Banyak warga mengadu karena BPJS mereka nonaktif saat hendak berobat,” ujar Bambang dalam keterangan resminya dikutip bekasiguide.com, Selasa 03 Februari 2026.
“Warga miskin tidak boleh menjadi korban dari lemahnya tata kelola data,” lanjutnya.
“Keputusan soal hak dasar tidak boleh hanya bertumpu pada data administratif,” tegasnya.
Ia menilai penonaktifan seharusnya didahului verifikasi faktual di lapangan dengan melibatkan kelurahan, RT/RW, dan pendamping sosial.
“Data harus diuji dengan kondisi riil warga,” katanya.
“Jangan sampai data menyebut mampu, tapi faktanya masih miskin,” sambungnya.
Bambang yang akrab disapa Bang Pur mendorong Pemerintah Kota Bekasi membuka posko pengaduan di setiap kelurahan serta menyiapkan skema PBI daerah berbasis APBD.
“Negara boleh menggunakan data, tetapi data tidak boleh mengalahkan fakta kemiskinan warga,” ujarnya.
Ia memastikan DPRD Kota Bekasi akan mengawal persoalan ini. “Kami akan pastikan tidak ada warga miskin yang kehilangan akses layanan kesehatan hanya karena persoalan administrasi,” pungkasnya.
