Komisi II DPRD Kota Bekasi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pembangunan wisata air Kalimalang yang diproyeksikan menjadi ikon baru Kota Bekasi. Sidak tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan proyek sekaligus merespons perhatian masyarakat terkait dampak pembangunan, mulai dari lingkungan, kemacetan, hingga sistem pengelolaan destinasi wisata.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, menyampaikan bahwa pihaknya mendukung pembangunan wisata air Kalimalang yang merupakan bagian dari visi Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto.
Meski demikian, DPRD mengingatkan agar proyek tidak mengabaikan aspek lingkungan.
Menurutnya, Kalimalang memiliki peran penting sebagai sumber air baku, sehingga kualitas lingkungan di sekitar kawasan harus tetap dijaga.
“Lingkungan harus tetap dijaga, jangan sampai pembangunan wisata justru mengganggu ekosistem,” ujar Latu Har Hary dikutip bekasiguide.com, Kamis 22 Januari 2026.
Dalam sidak tersebut, DPRD turut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk PT Mitra Patriot (PT MP) serta PT MIJU yang direncanakan menjadi operator wisata.
Sejumlah hal teknis dibahas, mulai dari potensi kemacetan, potensi pencemaran, hingga kesiapan sistem pengelolaan kawasan wisata.
Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah rencana penggunaan kontainer sebagai stand pelaku UMKM di area bawah jembatan. Pihak operator menjelaskan konsep tersebut dirancang untuk area terbuka (outdoor) dan didukung konstruksi beton, sehingga dinilai memenuhi standar keamanan.
Selain itu, pengelola juga menyiapkan drainase dan saluran limbah guna mencegah pembuangan yang berpotensi mencemari Kalimalang. Sementara kebocoran yang berasal dari ruas tol di atas kawasan tersebut disebut akan ditangani melalui pemasangan talang khusus.
Di sisi lain, PT MIJU menyampaikan optimisme bahwa wisata air Kalimalang dapat berkembang menjadi destinasi unggulan dan mampu menarik wisatawan dari luar Kota Bekasi.
Dukungan juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi, Faisal, dengan catatan seluruh aturan dan rambu-rambu kota harus dijalankan secara ketat.
“Kalau ini bisa dioptimalkan, Bekasi bisa punya ikon wisata yang menyaingi Malioboro,” ungkap Latu Har Hary.
Meski mendukung, DPRD menegaskan pengawasan akan dilakukan secara berkala. Jika proyek tidak berjalan sesuai target maupun rencana yang disepakati, operator akan diminta memberikan pertanggungjawaban.
DPRD juga menaruh harapan kepada PT MP sebagai BUMD agar menjalankan perannya lebih maksimal, sehingga wisata air Kalimalang benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
