Komisi III DPRD Kota Bekasi menegaskan akan memperketat pengawasan terhadap penyertaan modal bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap kucuran modal benar-benar produktif dan mampu memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan sebaliknya menjadi beban anggaran.
Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman Hakim, menegaskan bahwa pihaknya akan memonitor secara ketat aliran anggaran yang diterima BUMD.
“Lantaran sementara ini kan sudah banyak penyertaan modal yang diberikan kepada BUMD dan kita akan memonitor itu. Kita berharap di tahun 2026 ini BUMD mensupport PAD,” ujarnya dikutip pada Selasa, 18 November 2025.
Arif menegaskan bahwa BUMD, sebagai badan usaha sekaligus perpanjangan tangan pemerintah daerah, wajib memberikan pemasukan melalui dividen atau hasil usaha lainnya.
“BUMD ini kan badan usaha, badan usaha tentu menghasilkan PAD, bukan merugikan. Kita akan lihat apakah mereka bisa atau tidak menghasilkan loading sektor ekonomi bagi Kota Bekasi. Justru jangan sampai merugikan PAD,” tambahnya.
