Pusat Kajian Management Strategik (PKMS) menyoroti tingginya angka LGBT di Kota Bekasi. Hal ini harus disikapi dengan cepat dan benar oleh pemerintah daerah.
Demikian salah satu item diskusi internal yang digelar PKMS, akhir pekan lalu. Agenda diskusi menyangkut berbagai hal, khususnya yang ada di Kota Bekasi.
“Ini menunjukkan pentingnya kembali memperkuat kualitas keluarga. Tidak bisa ditunda lagi,” kata H Siswadi, pendiri PKMS dikutip pada Senin, 06 Oktober 2025.
Menurutnya, kualitas pendidikan atau lingkungan keluarga menjadi tidak bisa ditawar. Pengaruh yang saat ini demikian bebas melalui media sosial tak bisa dibendung jika keluarga masa bodoh dengan anggota keluarga lainnya. Orangtua harus kembali care kepada anak-anak. Dan kepala keluarga juga harus bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya.
Penanganan, katanya, memang harus secara bersama-sama. Dan juga harus lintas sektoral. Termasuk dalam pendidikan dan agama. “Karena ini (LGBT) itu penyakit dan harus segera disembuhkan,” kata DR. Abdul Khoir, Direktur PKMS.
Lembaga PKMS merupakan lembaga yang anggotanya terdiri dari berbagai kalangan, diantaranya dari akademisi, pengusaha, birokrat maupun jurnalis. PKMS pernah menjadi mitra Pemkot Bekasi saat awal pembentukan visi dan misi daerah di masa Walikota H Nonon Sonthanie.
Sementara, materi diskusi lain menyangkut masalah pelaksanaan dan prospek Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam peningkatan gizi masyarakat. Pelaksanaan dinilai memiliki tujuan yang sangat bagus, tetapi memiliki risiko yang beragam.
Materi lain terkait pelaksanaan birokrasi di pemerintah daerah. Kepemimpinan dari latar belakang politik seharusnya segera melebur dengan birokasi dalam merealisasikan kebijakan.
Di bidang sosial kebudayaan, PKMS menyoroti nilai-nilai patriotisme di Kota Bekasi yang dianggap mulai memudar. Padahal, Bekasi memiliki sejarah patriotik yang bahkan setingkat internasional. Nilai patriotik itu difahami terlalu sederhana, padahal memiliki kekuatan perjuangan yang bersifat luas.
“Sejarah Bekasi harusnya dikemas lebih bagus, lebih menarik dan bisa menggugah kalangan muda,” kata Ahmad Fauzy, satu anggota PKMS.
H. Toto Soebekty, mantan pejabat Pemkot Bekasi, melihat perlunya perbaikan manajemen dalam birokrasi pemerintahan daerah saat ini. Pemimpin di daerah diharapkan bisa meletakkan pegawai sebagai aset pemerintahan dan bukan sebagai alat.
Di bagian lain, Imam Trikarsohadi, anggota PKMS lainnya menyoroti oto kritik terkait posisi PKMS sebagai pemerhati daerah. “Harus lebih kuat, termasuk action nyata dalam membantu masyarakat,” katanya.
