Politik

Tim Paslon 01 Heri – Sholihin Siap Ikuti Sidang Sengketa Pilkada di MK

Tim Hukum Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi nomor urut 01, Heri Koswara dan Sholihin siap menghadapi sidang perdana perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua Tim Hukum Paslon 01, Ikbal Daut Hutapea mengatakan sidang akan digelar pada tanggal 8 Januari 2025 mendatang.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

“Iya, tanggal 8 Januari 2025 (sidang gugatan),” kata Ikbal dikutip Bekasiguide.com, Senin 30 Desember 2024.

Ikbal menjelaskan, bahwa timnya telah menyiapkan bukti sengketa Pilkada 2024 dengan sangat baik. Dalam hal ini, ia menduga ada kecurangan dan keterlibatan KPPS, PPK, dan Oknum Anggota KPU Kota Bekasi yang diduga terlibat melakukan money politic.

“Dan bukti-bukti lainnya yang secara administratif telah dilakukan oleh paslon 03 (Tri Adhianto-Abdul Harris Bobihoe),” jelasnya.

Selain itu, ia akan membahas terkait dengan sejumlah pelanggaran yang dilaporkan ke Bawaslu, yang belum juga ada titik terang.

“Tidak ada keputusan yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap laporan pelanggaran tersebut,” pungkas dia.

Politik

“Saya tentu saja mendukung beliau, saudara Lukman Hakim atau Bang Alex menjadi ketua PAN Kota Bekasi. Karena kenal dari kecil, satu sekolah bahkan satu kelas. Jadi saya tahu betul sifatnya, sepak terjangnya. Dan saya yakin beliau layak dan pas untuk memimpin PAN Kota Bekasi,” ujarnya dikutip bekasiguide.com pada Jumat 05 Desember 2025.

Politik

“Dengan segala kerendahan hati, kegiatan Pesona Nusantara Bekasi Keren yang sedianya diselenggarakan pekan ini resmi ditunda hingga waktu yang akan diinformasikan kembali. Keputusan ini kami ambil sebagai bentuk keprihatinan dan empati terhadap saudara-saudara kita di beberapa wilayah tanah air yang sedang menghadapi musibah,” tulis Tri Adhianto dikutip bekasiguide.com, Kamis 04 Desember 2025.

Politik

“Kita minta rincian real dari penggunaan pemodalan yang diberikan pemerintah kota. Kita akan rapat ulang dengan BUMD terkait untuk melihat secara detail penggunaan Rp5 miliar ini. Jika mereka tidak mampu memberikan rincian nilai tersebut, bukan tidak mungkin kita cancel penyertaan modal tahun berikutnya,” tegas Arif kepada wartawan termasuk bekasiguide.com, Kamis 04 Desember 2025.

Politik

“Polemik camat Medan Satria ini jelas menunjukkan ada yang tidak beres dalam proses rotasi-mutasi. Wali kota harus bertanggung jawab karena keputusan pengangkatan pejabat berada di tangan kepala daerah. Tidak boleh rekam jejak berat seperti kasus narkoba terlewat begitu saja,” ujar Kamil dikutip bekasiguide.com, Rabu 03 Desember 2025.

Exit mobile version