Politik

Tri Adhianto Dapat Surat Tugas DPP PDI P untuk Pilkada Kota Bekasi

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan (PDI P) melalui DPD PDI P Jawa Barat menyerahkan Surat Tugas tunggal untuk Tri Adhianto sebagai Bakal Calon (Bacalon) Wali Kota Bekasi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan (PDI P) melalui DPD PDI P Jawa Barat menyerahkan Surat Tugas tunggal untuk Tri Adhianto sebagai Bakal Calon (Bacalon) Wali Kota Bekasi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang.  Surat tugas diberikan langsung oleh Ketua DPD PDI P Jawa Barat,  Ono Surono dalam rapat Konsolidasi dan Koordinasi di Graha Girsang, Bekasi Selatan pada Selasa, 16 Juli 2024.

Ketua DPD PDI P Jawa Barat, Ono Surono menyampaikan, bahwa yang mendapat Surat Tugas dari Partai untuk Bacalon Wali Kota Bekasi di Pilkada 2024 adalah Ketua DPC PDI P Kota Bekasi yakni Tri Adhianto.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

Sementara, untuk pak Mochtar Mohamad (M2), kata Ono, meskipun tidak mendapatkan Surat Tugas dirinya siap dan akan membantu Tri Adhianto memenangkan PDI P di Pilkada Kota Bekasi 2024 nanti.

“Ya dari DPP PDI-P pusat melalui DPD PDI P Jabar saya akan langsung menyerahkan Surat Tugas Bacalon Wali Kota Bekasi ke pak Tri Adhianto. Bagi pak M2 akan membantu memenangkan pak Tri di Pilkada,” ucap Ono sapaan akrabnya yang juga mencalonkan Gubernur Jabar, Selasa 16 Juli 2024.

Dirinya juga sempat melemparkan candaan kepada Tri Adhianto yang mendapatkan Surat Tugas Bacalon Wali Kota Bekasi. Ono juga mengingatkan Tri Adhianto untuk tidak loncat ke partai lain.

“Karena sudah dapat surat tugas saya yakin pak Tri tidak akan loncat ke Partai lain untuk mencalonkan diri menjadi Wali Kota Bekasi. Bukan begitu pak Tri ? Jangan loncat ya pak Tri,” candanya sambil tertawa.

Ono juga meminta kepada para kader PDI Perjuangan di Kota Bekasi untuk kembali mencetak sejarah. Maka dengan mencetak sejarah, Kota Bekasi akan kembali di Pimpin oleh Kader PDI Perjuangan.

“Saya minta semuanya Kade PDI-P di Kota Bekasi untuk kerja sama ya. Agar kita bisa mencetak sejarah seperti tahun-tahun sebelumnya,” tandasnya.

Politik

“Laporan Hasil Pemeriksaan BPK didapati temuan terkait masalah infrastruktur di Dinas BMSDA dengan salah satu hasil rekomendasinya adalah pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan belanja terkait kekurangan volume pengerjaan infrastruktur yang menjadi tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan pengembalian uang sebesar Rp579 juta ke RKUD (Rekening Umum Kas Daerah),” jelas Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary dikutip bekasiguide.com pada Jumat, 27 Jumat 2025.

Politik

“Setelah selesai Muscab, tahapan berikutnya PKS Kota Bekasi akan melangsungkan Musyawarah Daerah (Musda) untuk kepengurusan DPD yang baru pada Agustus 2025 mendatang,” kata Heri Koswara dalan keterangannya kepada wartawan pada Minggu, 08 Juni 2025.

Exit mobile version