Politik

Nyalon Wali Kota, Ini 11 Program Unggulan Yang Ditawarkan M2

Politisi PDI Perjuangan Kota Bekasi, Mochtar Mohammad. (Poto: Salma)

Mantan Wali Kota Bekasi Mochtar Mohammad di gadang gadang bakal  maju kembali mencalonkan diri pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang.

Dalam hal ini, politisi senior PDI Perjuangan Kota Bekasi yang akrab disapa M2 diketahui telah menyerahkan formulir pendaftaran ke BP PDI Perjuangan Jawa Barat.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

M2 menjelaskan, pihaknya juga sudah menyiapkan program-program prioritas untuk menjamin kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi. Diantaranya adalah program kesehatan, program pendidikan gratis dan kemandirian ekonomi.

“Program yang akan saya jalankan adalah program pendidikan, kesehatan gratis dan kemandirian ekonomi,” kata dia dikutip bekasiguide.com pada Jumat 26 April 2024.

Dalam program kemandirian ekonomi, M2 berencana akan memberikan bantuan dana hibah sebesar Rp100 juta ke Koperasi RW, modal usaha Rp5 juta untuk masyarakat, Pengadaan Honor RT dan RW, dan lainnya.

“Disitu targetkan 100 juta untuk bantuan koperasi, yang nanti koperasi RW akan melaksanakan dana bergulir 5 juta untuk masyarakat yang kurang mampu di lingkungannya,” ungkap dia.

Sementara untuk program kesehatan dan pendidikan gratis, pihaknya mengeluarkan program BPJS Gratis, dan Beasiswa untuk anak yatim piatu.

“Melalui program itulah kita akan membuat penguatan ekonomi, melalui investasi ini sehingga untuk mengurangi subsidi-subsidi ya caranya itu memandirikan ekonomi kepala keluarga itu intinya,” ungkapnya.

Berikut 11 Program yang Ditawarkan Oleh Mochtar Mohammad jika Terpilih menjadi Walikota Bekasi 2024 : 

1. Hibah ke koperasi RW sejumlah Rp100 juta

2. Ambulance untuk klinik RW

3. Honor RW Rp3 juta per bulan

4. Honor RT Rp2 juta per bulan

5. Honor kader posyandu Rp300 ribu per bulan

6. Modal usaha keluarga Rp5 juta per KK

7. BPJS Kesehatan gratis

8. Beasiswa yatim piatu

9. Umroh gratis pimpinan Ponpes, DKM, Marbot, dan Majelis Taklim

10. Pengentasan banjir dan perbaikan PDAM

11. Intensifikasi atau ekstensifikasi PAD

Politik

“Laporan Hasil Pemeriksaan BPK didapati temuan terkait masalah infrastruktur di Dinas BMSDA dengan salah satu hasil rekomendasinya adalah pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan belanja terkait kekurangan volume pengerjaan infrastruktur yang menjadi tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan pengembalian uang sebesar Rp579 juta ke RKUD (Rekening Umum Kas Daerah),” jelas Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary dikutip bekasiguide.com pada Jumat, 27 Jumat 2025.

Exit mobile version