Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Politik

Komisi IV DPRD Dorong Pj Wali Kota Tindak Tegas ASN Rangkap Jabatan

×

Komisi IV DPRD Dorong Pj Wali Kota Tindak Tegas ASN Rangkap Jabatan

Sebarkan artikel ini
Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi fraksi PKS, Chairoman J Putro

Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi Fraksi PKS, Chairoman J Putro mendorong Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi, R Gani Muhamad untuk menindak tegas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi yang merangkap jabatan.

Salah satunya, Kepala dan Sekretaris Dinas Pemuda Olahraga (Sekdispora) Kota Bekasi yang merangkap sebagai pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bekasi sekaligus Ketua Cabang Olahraga (Cabor).

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

Pasalnya, belum lama ini diketahui, Kadispora Kota Bekasi, Ahmad Zarkasih terpilih sebagai Ketua IPSI Kota Bekasi. Padahal, Zarkasih diketahui pula menjabat sebagai Wakil Ketua IV KONI.

Sementara, Sekdispora, Arwani menjabat sebagai Sekretaris Umum (Sekum) KONI sekaligus Ketua Taekwondo Indonesia (TI) Kota Bekasi.

Menurut Chairoman, akan tidak efektif jika ASN, terlebih penyelenggara anggaran harus merangkap jabatan di dunia olahraga. Sementara, Kota Bekasi memiliki target Tiga Besar dikancah olahraga.

“Untuk itu saya mendorong Pj Wali Kota Bekasi untuk menindak tegas ASN yang merangkap jabatan. Jangan sampai, terjadi conflict of interest di tubuh KONI Kota Bekasi karena diisi oleh ASN, terlebih Kadis dan Sekdispora yang notabennya sebagai penyelenggara anggaran,” ujar Choiruman via seluler, dikutip Sabtu 16 Maret 2024.

Pria yang akrab disapa Choi ini juga menilai, jika ASN harus intervensi dunia olahraga Kota Bekasi, apalagi muncul persepsi cawe-cawe, Kota Bekasi akan sulit meraih prestasi olahraga.

Pasalnya, akan timbul konflik lain yang mengarah pada unsur politik. Sementara, olahraga, kata Choi, jangan dicampuri dengan unsur politik yang nantinya akan merugikan Pemkot Bekasi.

“Kalau ASN, apalagi dalam hal ini Kepala Dinas menjadi ketua cabor, itu tidak akan efektif. Harusnya berikan kesempatan kepada masyarakat yang kompeten untuk memimpin cabor. Jadi saya mendorong Pj Wali Kota untuk mengambil tindakan. Karena fungsi kami sebagai dewan ‘kan sebagai pengawas dan mengawasi,” pungkas Choi. (ADV Humas Setwan)

Example 120x600
Politik

“Laporan Hasil Pemeriksaan BPK didapati temuan terkait masalah infrastruktur di Dinas BMSDA dengan salah satu hasil rekomendasinya adalah pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan belanja terkait kekurangan volume pengerjaan infrastruktur yang menjadi tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan pengembalian uang sebesar Rp579 juta ke RKUD (Rekening Umum Kas Daerah),” jelas Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary dikutip bekasiguide.com pada Jumat, 27 Jumat 2025.

Politik

“Setelah selesai Muscab, tahapan berikutnya PKS Kota Bekasi akan melangsungkan Musyawarah Daerah (Musda) untuk kepengurusan DPD yang baru pada Agustus 2025 mendatang,” kata Heri Koswara dalan keterangannya kepada wartawan pada Minggu, 08 Juni 2025.