DPRD Kota Bekasi mendorong penertiban PJU ilegal dan pemanfaatan optimal pajak listrik untuk kesejahteraan masyarakat dalam pertemuan dengan PLN UP3 Bekasi, Senin 20 April 2026.
Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi mengatakan pertemuan tersebut membahas sejumlah isu krusial terkait pelayanan kelistrikan, mulai dari penertiban Penerangan Jalan Umum (PJU) liar, sinkronisasi data subsidi listrik, hingga potensi peningkatan pendapatan daerah dari sektor kendaraan listrik.
Dalam pembahasan, DPRD menyoroti kontribusi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas tenaga listrik yang mencapai Rp19,5 miliar. Dana tersebut dinilai perlu dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi warga kurang mampu yang belum memiliki akses listrik resmi.
“Dana dari pajak ini sangat besar, mencapai miliaran rupiah. Harapannya bisa dikembalikan untuk kesejahteraan masyarakat, terutama membantu mereka yang belum memiliki akses listrik resmi. Dan akan kami programkan pemasangan listrik bagi warga kurang mampu,” ujar Sardi dikutip bekasiguide.com, Senin 20 April 2026.
Sementara itu, Manager PLN UP3 Bekasi, Firman Sadikin, menjelaskan bahwa pihaknya tengah menggencarkan program Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), termasuk percepatan meterisasi PJU di Kota Bekasi. Dari total 260 titik PJU, saat ini masih tersisa sekitar 60 titik yang belum terpasang meteran.
Ia juga menyoroti keberadaan PJU liar yang dipasang secara swadaya oleh masyarakat tanpa standar keamanan yang memadai dan berpotensi membahayakan.
“PJU liar sangat rawan bagi keselamatan. Kami mendorong agar semua PJU didaftarkan secara resmi melalui Dinas Perhubungan Kota Bekasi agar selain aman, juga memberikan efisiensi bagi anggaran pemerintah daerah,” kata Firman.
Selain itu, pertemuan turut membahas sinkronisasi data subsidi listrik melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) guna memastikan subsidi tepat sasaran bagi pelanggan 450 VA dan 900 VA. PLN mengakui masih terdapat tantangan di lapangan, terutama adanya warga yang menolak didata karena khawatir kehilangan subsidi.
DPRD Kota Bekasi menyatakan siap mendukung proses sosialisasi agar pendataan berjalan lancar, sebagaimana keberhasilan sosialisasi program kesehatan sebelumnya di Kota Bekasi.
Di sisi lain, kedua pihak juga menyoroti potensi pengembangan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) sebagai sumber pendapatan baru daerah, seiring meningkatnya penggunaan kendaraan listrik di Kota Bekasi.
“Kami dari DPRD sangat berterima kasih atas audiensi dari PLN UP3 Bekasi, baik atas laporan pembayaran pajak PJU maupun berbagai program yang bisa disinergikan dengan DPRD Kota Bekasi,” ujar Sardi.
“Terima kasih kami haturkan kepada Pak Ketua DPRD Pak Dr. Sardi Efendi atas waktu dan dukungannya. Dukungan dari DPRD Kota Bekasi sangat berarti untuk kami di PLN UP3 Bekasi,” tutup Firman.
