Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
PolitikUncategorized

Ketua DPRD Minta Pemkot Tuntaskan Program Pengendalian Banjir

×

Ketua DPRD Minta Pemkot Tuntaskan Program Pengendalian Banjir

Sebarkan artikel ini
Katua DPRD Kota Bekasi H. M. Saifuddaulah. (poto.dok)

Banjir masih menjadi Permasalahan serius di usia ke 27 tahun Kota Bekasi, dan masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pucuk pimpinan atau kepala daerah.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi H. M. Saifuddaulah menanggapi usia Kota Bekasi masuk usia 27 tahun pada 10 Maret 2024 lalu.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

“Pembebasan lahan untuk polder ini masih menjadi PR (pekerjaan rumah),” kata H. M. Saifuddaulah, Jumat 15 Maret 2024.

Menurutnya, sejumlah pengendalian banjir masih belum tuntas di Kota Bekasi. Termasuk yang diprogramkan oleh Wali Kota Bekasi terpilih periode 2018-2023 lalu, kemudian dilanjutkan oleh Pj Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad.

“Di wilayah Jatimakmur misalnya, kalau polder itu berfungsi bisa mengurangi banjir di beberapa wilayah,” kata H. M. Saifuddaulah menyebut, wilayah yang berkurang di Jatiwaringin hingga ke Jaticempaka.

Karena itu, menurut dia, Pemerintah Kota Bekasi harus segera menuntaskan sejumlah program-program pengendalian banjir, seperti pembuatan polder-polder sebagai tempat penampungan air sementara jika hujan.

Polder air dianggap sangat efektif mengurangi banjir. Sebab, karakter permukiman penduduk Kota Bekasi yang rawan banjir banyak berada di cekungan. Dulunya, cekungan-cekungan itu merupakan rumah air yang telah beralih fungsi. (ADV Humas Sekwan)

Example 120x600
Politik

“Saya minta tadi Disdik untuk mendata sekolah-sekolah SD, SMP, berapa yang rusak dan apa kebutuhannya, supaya bisa dimasukkan ke penganggaran 2026. Kemarin di Jatiasih kan ada sekolah yang atapnya rubuh, untung nggak ada korban,” kata anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, H. Bambang Purwanto, Kamis, 11 September 2025.

Politik

“PKS siap bersinergi dengan pemerintah Kota Bekasi, wakil wali kota, partai politik lain, dan seluruh elemen masyarakat. Program pemerintah yang bermanfaat akan kita apresiasi, kita dukung bahkan kita bantu kawal agar tepat sasaran. Tapi kalau ada kebijakan yang kurang tepat, saya minta pejabat publik PKS tetap kritis aktif menyampaikan masukan dengan santun dan baik,” tegasnya dikutip pada Senin, 08 September 2025.