Politik

Wacana SMA Dikembalikan ke Pemda, Ini Respon Wakil Ketua DPRD Anim Imamuddin

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Anim Imamuddin. (poto.Istimewa)

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Anim Imamuddin menyambut baik pernyataan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang ingin mengembalikan pengelolaan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat ke pemerintah Kota atau Kabupaten.

Menurutnya, pemindahan pengelolaan SMA ke tingkat Pemerintah Daerah (Pemda) bisa jadi salah satu cara untuk menekan angka tawuran yang belakang terjadi di kalangan remaja yang mayoritas menyasar pada anak SMA.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

“Bisa (menekan angka tawuran), karena kita nannti bisa langsung action dalam pelaksanaan, pengawasan , bisa langsung ke sekolah bersangkutan,” kata Anim, Kamis (06/04/2023).

Selain itu, Anim juga menyebut bahwa pemindahaan pengelolaan SMA dari Provinsi ke Pemda bisa mempermudah pelaksanaan dan pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online di tingkat SMA.

“Pelaksanaa PPDB online kita juga bisa mengawasi karena ada di wilayah kita, kalau kemarin kita gak bisa, karena kewenangan Provinsi,” jelasnya. (ADV HUMAS SEKWAN/Mae)

Politik

“Ada Jalan Alinda dan Jalan Perjuangan yang saat ini tengah dikerjakan. Tentu akan banyak pengendara yang dialihkan ke jalur alternatif lain. Saya mendorong agar Dinas Perhubungan melakukan pemantauan di beberapa titik yang berpotensi menjadi pusat kemacetan,” ujar Kamil.

Politik

“Kami tegaskan bahwa dana itu bukan hibah. Tetapi belanja uang untuk kegiatan di lingkungan warga. Bahkan akan diutamakan bagi RT yang mampu menggerakkan masyarakat, terutama dalam upaya pengurangan sampah,” jelas Murfati dalam rapat dengar pendapat bersama Pemkot Bekasi dan seluruh camat, Kamis, 02 Oktober 2025.

Exit mobile version