Politik

Usai Terima Demonstran, Ketua DPRD Bercengkerama dengan Danrem dan Dandim

BEKASI – Ada hal menarik sesaat setelah ratusan buruh berdemonstrasi hari Rabu (14/9) siang di lobi Gedung Sekretaris DPRD Kota Bekasi, Jalan Chairil Anwar, Margahayu, Kota Bekasi.

Tiga pimpinan daerah bercengkerama dengan asyiknya. Saling tukar pikiran dengan gaya masing-masing. Brigjen Yustinus Nono Yulianto, Komandan Resimen (Danrem) 051/Wijayakarta didampingi Komandan Kodim (Dandim) 0507/Bekasi Letkol. Kav. Luluk Setyanto, berbincang santai dengan Ketua DPRD Kota Bekasi H. M. Saifuddaulah.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

“Wah, maaf nih pak. Kita baru bisa ketemu setelah 5 bulan saya jadi ketua dewan, baru kali ini bersua. Ternyata demo menyatukan kita,” ungkap Ketua DPRD yang biasa disapa Ustadz Daulah ini.

“Kenapa gak di atas, di ruangan saya. Malah di sini,” lanjut Saifuddaulah, yang menjabat Ketua DPRD pada April 2022 menggantikan Chairoman Juwono Putro.

Yang ditimpali Danrem Agustinus dengan enteng sambil tersenyum.

“Enak di sini pak, lebih merakyat. Saya senang kalau Ketua DPRD selalu siap hadir saat demo, pasti cepat selesai, tertib dan beres,” ungkap Yustinus sambil memperagakan tangannya dan tersenyum.

Pada saat itu, Ketua DPRD Saifuddaulah memohon maaf karena waktu dan kegiatan sebagai perwakilan rakyat belum bisa bersilaturahmi ke markas korem di Kawasan Jababeka, Cikarang, Kabupaten Bekasi.

“Kita tak perlu formil pak, nanti saya undang bapak dalam kegiatan formil. TMMD dan giat keprajuritan,” ungkap Yustinus yang menjabat Danrem 051/Wijayakarta sejak 27 Desember 2022.

Pertemuan nonformal setelah pengamanan unjuk rasa ratusan buruh dari Gabungan Solidaritas Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia (GSBDSI) berlangsung 20 menit antara pimpinan daerah ini, selain tukar nomor handphone juga saling memberi support dan ada pembicaraan terkait kebijakan serta program strategis untuk Kota Bekasi. Ternyata urusan hal penting dan genting pun tidak semua dibahas dalam acara formil dan ruang ber-AC, tetapi di lobi teras Gedung DPRD Kota Bekasi pun bisa dilaksanakan. Dengan penuh ceria, erat dan komunikatif.( Bams)

Politik

“Laporan Hasil Pemeriksaan BPK didapati temuan terkait masalah infrastruktur di Dinas BMSDA dengan salah satu hasil rekomendasinya adalah pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan belanja terkait kekurangan volume pengerjaan infrastruktur yang menjadi tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan pengembalian uang sebesar Rp579 juta ke RKUD (Rekening Umum Kas Daerah),” jelas Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary dikutip bekasiguide.com pada Jumat, 27 Jumat 2025.

Exit mobile version