Politik

Bang Nico : Tolong Plt. Jangan Buat Kegaduhan Dengan Program

Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PDIP, Nicodemus Godjang.

BEKASI – Selain ketua Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Jack Abdul Rozak yang menyindir program Masyarakat Terkoneksi atau disingkat Mas Tri bahwa programnya ambigu. Teguran keras juga dilayangkan anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PDIP, Nicodemus Godjang.

Meski dalam partai yang sama dengan Plt. Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, Nico yang juga ketua Badan Pembuatan Peraturan Daerah (Bampeperda) DPRD Kota Bekasi meminta agar Sekda Kota Bekasi Renny Hendrawati untuk bisa memberikan masukan agar kebijakan itu tidak menimbulkan gaduh.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

“Saya meminta kepada Plt, agar buat program itu jangan buat gaduh di masyarakat,” ucap Nico yang berlatarbekalang jurnalis ini.

Nico pun meminta jika ada program itu jangan dengan slogan dan embel-embel yang tidak perlu.

“Cukup masyarakat terkoneksi ga perlu ada embel-embel lain, program sudah dilaksanakan dalam rpjmdkita mau membangun dan hindari kegaduhan,”jelas Nico.

Selain itu, Nico pun sepakat dengan anggota komisi 1 lainnya, bahwa saat ini program yang masih berlangsung adalah program Pepen Tri.

“Saya sepakat dengan Pak Syaifudaullah bahwa program yang dijalankan saat ini masih program Pepen dan Tri,”tukas Nico.

Sekedar informasi, hari ini kamis (31/3) komisi 1 DPRD Kota Bekasi memanggil jajaran Pemkot Bekasi untuk menjelaskan beberapa progam yang menimbulkan polemik di masyarakat. (muh)

Politik

“Saya minta tadi Disdik untuk mendata sekolah-sekolah SD, SMP, berapa yang rusak dan apa kebutuhannya, supaya bisa dimasukkan ke penganggaran 2026. Kemarin di Jatiasih kan ada sekolah yang atapnya rubuh, untung nggak ada korban,” kata anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, H. Bambang Purwanto, Kamis, 11 September 2025.

Politik

“PKS siap bersinergi dengan pemerintah Kota Bekasi, wakil wali kota, partai politik lain, dan seluruh elemen masyarakat. Program pemerintah yang bermanfaat akan kita apresiasi, kita dukung bahkan kita bantu kawal agar tepat sasaran. Tapi kalau ada kebijakan yang kurang tepat, saya minta pejabat publik PKS tetap kritis aktif menyampaikan masukan dengan santun dan baik,” tegasnya dikutip pada Senin, 08 September 2025.

Exit mobile version