Politik

Presiden PKS, Ahmad Syaikhu Raih Penghargaan Rising Star of Democracy

Presiden PKS Ahmad Syaikhu meraih penghargaan Rising Star of Democracy 2020 di ajang Teropong Democracy Award (TDA).

JAKARTA- Presiden PKS Ahmad Syaikhu meraih penghargaan Rising Star of Democracy 2020 di ajang Teropong Democracy Award (TDA), Rabu (28/10/2020) secara virtual, di Jakarta. Syaikhu dianggap memenuhi kriteria sebagai tokoh baru yang memperjuangkan demokrasi di panggung politik nasional.

Menurut Penyelenggara, kriteria dimaksud antara lain: a) membawa inspirasi perubahan untuk masa depan; b) mendorong budaya demokasi yang sehat; dan c) memiliki program atau terobosan guna mewujudkan perubahan nyata bagi demokrasi Indonesia.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

“Alhamdulillah. Saya tentu saja bersyukur atas penghargaan ini. Sejatinya, penghargaan ini juga untuk seluruh Keluarga Besar PKS,” kata Syaikhu.

Menurut Anggota DPR RI itu, selama ini, PKS terus berupaya menyehatkan dan menjaga kepantasan demokrasi Indonesia dengan sikap yang konsisten berada di luar pemerintahan, memastikan fungsi check and balances tetap berjalan dan terus berupaya menyuarakan aspirasi rakyat Indonesia. PKS ingin menjaga demokrasi sesuai fitrahnya.

“Sejak awal PKS menegaskan sikapnya sebagai oposisi. Karena oposisi merupakan fitrah demokrasi,” ungkap Syaikhu.

Pasca Pilpres 2019, lanjut Syaikhu, PKS berkomitmen menyatukan kembali elemen bangsa yang sempat terbelah. PKS sangat menghargai keberagaman dan perbedaan sikap politik yang diambil setiap pihak, karena menghargai keberagaman bagian dari nilai demokrasi itu sendiri yang harus senantiasa dijunjung.

“Demokrasi itu meniscayakan adanya perbedaan. Kita harus menghargai dan komitmen terhadap itu. Karenanya PKS berjuang keras melakukannya, bukan sekadar slogan,” tegas Syaikhu.

Langkah menjaga keberagaman demokrasi itu bisa dilihat dengan Silaturahmi Kebangsaan yang telah PKS lakukan ke lintas partai politik, ormas keagamaan, dan elemen masyarakat sipil lainnya.

“PKS berharap ke depan kita semua dapat terus berkontribusi menjaga persatuan Indonesia, serta membangun demokrasi kita lebih baik lagi, menuju demokrasi yang substansial,” ujar Syaikhu.

Penghargaan ini, tambah Syaikhu, bukan karena kerja-kerja individu, melainkan gerak bersama sebagai sebuah institusi yang bernama PKS.
“Ini bukan karena kerja individu atau pribadi, tapi kebersamaan sebagai sebuah partai politik (PKS),” kata Syaikhu.

Tak lupa, mantan Wakil Walikota Bekasi itu mengucapkan terimakasih kepada Media Teropong Senayan atas penghargaan Rising Star of Democracy yang telah diberikan.

“Atas nama Keluarga besar PKS, saya mengucapkan terimakasih dan ke depan, akan semakin bersemangat untuk terus berperan aktif memajukan demokrasi di Indonesia,” pungkas Syaikhu. (bams)

Politik

“Saya tentu saja mendukung beliau, saudara Lukman Hakim atau Bang Alex menjadi ketua PAN Kota Bekasi. Karena kenal dari kecil, satu sekolah bahkan satu kelas. Jadi saya tahu betul sifatnya, sepak terjangnya. Dan saya yakin beliau layak dan pas untuk memimpin PAN Kota Bekasi,” ujarnya dikutip bekasiguide.com pada Jumat 05 Desember 2025.

Politik

“Dengan segala kerendahan hati, kegiatan Pesona Nusantara Bekasi Keren yang sedianya diselenggarakan pekan ini resmi ditunda hingga waktu yang akan diinformasikan kembali. Keputusan ini kami ambil sebagai bentuk keprihatinan dan empati terhadap saudara-saudara kita di beberapa wilayah tanah air yang sedang menghadapi musibah,” tulis Tri Adhianto dikutip bekasiguide.com, Kamis 04 Desember 2025.

Politik

“Kita minta rincian real dari penggunaan pemodalan yang diberikan pemerintah kota. Kita akan rapat ulang dengan BUMD terkait untuk melihat secara detail penggunaan Rp5 miliar ini. Jika mereka tidak mampu memberikan rincian nilai tersebut, bukan tidak mungkin kita cancel penyertaan modal tahun berikutnya,” tegas Arif kepada wartawan termasuk bekasiguide.com, Kamis 04 Desember 2025.

Politik

“Polemik camat Medan Satria ini jelas menunjukkan ada yang tidak beres dalam proses rotasi-mutasi. Wali kota harus bertanggung jawab karena keputusan pengangkatan pejabat berada di tangan kepala daerah. Tidak boleh rekam jejak berat seperti kasus narkoba terlewat begitu saja,” ujar Kamil dikutip bekasiguide.com, Rabu 03 Desember 2025.

Exit mobile version