AKD DPRD Kota Bekasi

“Jadi, terkait masalah RTH ini urgent sekali untuk disiapkan oleh Pemkot. Idealnya, masyarakat harus punya RTH, satu RW minimal satu RTH. Kalau di perumahan, pastinya mereka punya fasos fasum. Kalau warga di perkampungan kan belum,” kata Gus Shol, Selasa (26/07/2022). 

“Terkait surat dari DPD PAN Kota Bekasi, kami sedang proses sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Dan hari ini kami baru saja melaksanakan Rapim,” ucap pria berlatar pendidikan Hukum ini.

Badan kehormatan (BK) dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD)…

“Itu (melepaskan jabatan pimpinan komisi), merupakan internal PAN Kota Bekasi. Bukan kapasitas dan kewenangan kami untuk berkomentar,” ucap Ronny di sela agenda buka puasa bersama di Yayasan Pendidikan Ananda Kota Bekasi, Selasa (26/4/2022).

“Kami ingin Disdik Kota Bekasi menunaikan amanah UUD 1945 dalam proses pendidikan di Kota Bekasi,” ucap Daradjat pada Selasa (26/04/2022).

“Alhamdulillah ini hari ketiga saya bisa berbagi dengan saudara-saudara kita di Bekasi Utara. Semoga apa yang kami salurkan bisa bermanfaat,” ucap Ketua PAC PDIP Bekasi Utara, Arief Rahman Hakim pada Minggu (24/04/2022).

“Jadi sekarang ini semua komisi ini sedang membahas LKPJ karena di beri waktu deadline sampai tanggal 25 April 2022,” ucapnya kepada awak media pada Sabtu (23/04/2022).

“Jadi kami meluruskan bahwa TKK di Kota Bekasi itu bukan dihapuskan. Namun kami ingin agar mereka (TKK) segera mendapatkan kepastian hukum sebagai pegawai berdasarkan amanah di PP Nomor 49 Tahun 2018 dimana Aparatur itu hanya terdiri dari PNS dan PPPK,” ucap Ketua dewan yang juga ustad ini.

“Berdasarkan PP 49 Tahun 2018, Pemerintah Daerah itu setiap pegawai daerah diluar PNS itu berbentuk PPPK di tahun 2023″ ucap Faisal pada Senin (18/04/2022).