Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi menyiapkan sanksi tegas bagi aparatur sipil negara (ASN) yang masih melanggar aturan parkir di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Sanksi yang disiapkan berupa pengempisan ban hingga penderekan kendaraan.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bachtiar, mengatakan langkah penertiban tersebut akan dilakukan terhadap pegawai yang tetap memarkirkan kendaraan di area yang tidak diperbolehkan.
“Hari ini, selaku Kepala Dinas, saya sudah meminta Bidang Pengendalian dan Penertiban agar besok dilakukan pengempisan ban terhadap pegawai yang masih membandel,” ujar Zeno dikutip Bekasiguide.com, Senin 19 Oktober 2026.
Ia menegaskan, tindakan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan pimpinan yang telah disampaikan kepada para pegawai sejak sepekan sebelumnya.
Menurutnya, sosialisasi telah dilakukan sebelum kebijakan penataan ulang parkir ASN diterapkan. Karena itu, pegawai diharapkan mematuhi ketentuan yang berlaku.
Selain pengempisan ban, Dishub Kota Bekasi juga menyiapkan penderekan bagi kendaraan roda empat yang masih kedapatan parkir di area terlarang.
“Untuk kendaraan roda empat, kami akan melakukan penderekan,” tegasnya.
Meski demikian, hingga hari pertama penerapan kebijakan, Zeno menyebut belum ada kendaraan ASN yang dikenai sanksi pengempisan ban maupun penderekan.
“Hari ini tidak ada yang disanksi,” ungkapnya.
Dishub memastikan langkah penertiban tersebut menjadi bagian dari upaya menegakkan aturan parkir bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
