Esai

Jadi, polarisasi politik yang terjadi pada pilpres, pileg dan kini pilkada, hanya merupakan ilusi yang berpotensi membawa diskursus demokrasi kita mengarah kepada proses pendangkalan. 

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum,” demikian bunyi ayat tersebut.

Secara teknis, dalam konteks Pilkada serentak 2024, isu-isu tersebut dapat menjadi peluang bagi para kandidat untuk menjangkau dan melibatkan pemilih. Para kandidat dapat menggunakan media sosial untuk membangun hubungan dengan pemilih, membagikan konten yang relevan dan menarik, serta berinteraksi secara langsung dengan pemilih.

Ke depan, untuk menghilangkan oligarki elit politik dalam penetapan calon pilkada, perlu dibentuk peraturan hukum yang menjadi dasar bagi parpol atau gabungan parpol melakukan seleksi bakal calon kepala daerah ditingkat partai politik. 

Sejatinya, ada empat jenis watak sistem kepartaian di Indonesia yaitu pluralisme moderat, pluralisme ekstrim, pluralisme terbatas namun terpolarisasi dan pluralisme terpolarisasi.

“Yang kuat nak. Kami hanya bisa berdoa dari jauh,” kata kami dalam hati.

Dengan diterapkannya sistem Pilkada secara langsung oleh rakyat, maka para kontestan dihadapkan pada realitas bahwa masyarakat (pendukung) merupakan kunci keberhasilan guna memenangkan kontestasi. Artinya, para kontestan semakin ditantang untuk mampu merebut, memuaskan, dan meyakinkan konstituen untuk memilih dirinya. 

Bisa jadi Golkar akan menjadi vote getter dengan modal suaranya 205 ribu. Wajar dengan modal suara itu Golkar memasang daya tawar calon Wakil Walikota dengan syarat direkom DPP. Kita tunggu kejutan politik hingga pra pendaftaran paslon.

“Dalam perspektif politik praktis, maka wajar hal itu terjadi antar partai politik. Maka, sudah saatnya untuk tidak melihat dinamika politik seperti papan catur; selalu hitam putih.”