Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi terus mengoptimalkan pendataan program Perlindungan Sosial Digital melalui gerakan Peduli Tetangga. Hingga saat ini, capaian pendataan di Kota Bekasi baru mencapai 23,17 persen atau sekitar 194 ribu kepala keluarga (KK) dari total 832 ribu KK.
Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kota Bekasi, Robert TP Siagian, mengatakan capaian tersebut masih terus dikejar. Pemkot Bekasi menargetkan minimal 50 persen kepala keluarga dapat terdata melalui program tersebut.
Menurut Robert, proses pendataan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, mulai dari aparatur pemerintah, camat, lurah, pengurus RT/RW, hingga kader di lingkungan masyarakat.
“Program ini memang mengusung konsep Peduli Tetangga, sehingga membutuhkan kebersamaan seluruh warga masyarakat dan aparatur untuk bekerja sama. Tujuannya agar tidak ada warga yang tertinggal,” ujar Robert dikutip Bekasiguide.com, Rabu 18 November 2026.
Ia menjelaskan, salah satu tantangan dalam proses pendataan adalah kondisi masyarakat perkotaan yang memiliki mobilitas tinggi. Petugas kerap kesulitan menemui warga secara langsung karena banyak kepala keluarga sudah beraktivitas di luar rumah pada pagi hari.
Meski demikian, evaluasi terus dilakukan setiap hari dan setiap pekan untuk mendorong percepatan pendataan. Robert menyebut, seluruh aparatur dan kader di tingkat wilayah juga telah didorong untuk berperan aktif menyosialisasikan program tersebut.
Selain melalui pendataan langsung, masyarakat yang telah memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) juga dapat melakukan pendaftaran secara mandiri. Robert menyebut, saat ini terdapat sekitar 500 ribu warga Kota Bekasi yang telah memiliki IKD.
“Kalau 500 ribu warga yang sudah memiliki IKD ini mendaftar, capaian kita bisa mencapai 50 persen. Sementara warga yang tidak memiliki handphone, kesulitan, atau belum memahami proses pendaftaran dapat dibantu oleh agen-agen Perlindungan Sosial,” jelasnya.
Lebih lanjut, Robert mengatakan program Perlindungan Sosial Digital diharapkan dapat membantu pemerintah memastikan penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran. Melalui proses verifikasi data secara nasional, warga yang berhak diharapkan dapat menerima bantuan sesuai ketentuan, sementara warga yang tidak memenuhi kriteria tidak lagi tercatat sebagai penerima bantuan.
Ia pun mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam program tersebut. Menurutnya, gerakan Peduli Tetangga bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan peran aktif seluruh masyarakat agar tidak ada warga yang tertinggal.
