Pengelolaan sampah berkelanjutan membutuhkan keterlibatan pemerintah, DPRD, dan masyarakat. Upaya mengatasi persoalan sampah tidak cukup hanya mengandalkan petugas kebersihan, tetapi harus dimulai dari kebiasaan mengurangi dan memilah sampah di rumah masing-masing.
Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bekasi, Evi Mafriningsianti, dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (P2PD) bertema Pengawasan DPRD dan Partisipasi Publik dalam Tata Kelola Sampah Berkelanjutan, bertempat di RW 17 Arenjaya, Bekasi Timur Rabu (28/10/2026).
Evi mengatakan, persoalan sampah merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah berkewajiban menyediakan layanan pengelolaan sampah, DPRD mengawasi pelaksanaannya, sedangkan masyarakat berperan aktif mengurangi dan memilah sampah sejak dari sumbernya.
“Masalah sampah bukan hanya urusan petugas kebersihan atau kader bank sampah. Sampah yang kita hasilkan setiap hari harus kita kelola bersama. Pemerintah bertanggung jawab menyediakan layanan, DPRD mengawasi pelaksanaannya, dan masyarakat berperan mulai dari rumah masing-masing,” ujarnya dalam keterangan resmi dikutip bekasiguide.com, Rabu 28 Oktober 2026.
Menurut Evi, peningkatan volume sampah yang tidak diimbangi pengelolaan yang baik dapat menyebabkan tempat pembuangan semakin penuh. Kondisi tersebut berpotensi memicu penumpukan sampah, menimbulkan bau tidak sedap, mengganggu kesehatan, hingga mencemari lingkungan.
Karena itu, ia menekankan pentingnya mengurangi sampah sejak dari rumah, bukan sekadar mengandalkan pengangkutan ke tempat pembuangan akhir (TPA) Sumur Batu.
“Kalau sampah terus bertambah, tempat pembuangan akan semakin penuh. Karena itu, sampah harus dikurangi sejak dari rumah, bukan hanya diangkut ke Sumur Batu,” tegasnya.
Evi menjelaskan, pengelolaan sampah perlu dilakukan secara berjenjang, mulai dari pemilahan di rumah, pengumpulan, pengangkutan, hingga pengolahan berdasarkan jenisnya. Sampah yang masih memiliki nilai guna sebaiknya dimanfaatkan kembali, sedangkan residu yang tidak dapat diolah harus ditangani dan dibuang secara aman.
Menurutnya, pemilahan sampah juga berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Sampah tertentu yang masih dapat didaur ulang memiliki nilai jual sehingga bisa menjadi sumber penghasilan tambahan.
Dalam hal ini, keberadaan bank sampah perlu didukung dengan partisipasi aktif warga. Tanpa kebiasaan memilah sampah dari rumah, program bank sampah akan sulit berjalan optimal.
“Kita ingin Kota Bekasi menjadi kota yang bersih, sehat, dan nyaman. Caranya bukan hanya menambah fasilitas, tetapi juga mengurangi sampah, memperbaiki pengangkutan, mengolah sampah yang masih bermanfaat, dan memastikan sisanya dibuang dengan aman,” kata Evi.
Tiga Fokus Pengawasan DPRD
Evi menegaskan, pengawasan DPRD tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan aturan, tetapi juga memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta tindak lanjut atas aspirasi masyarakat.
Ada tiga aspek yang menjadi perhatian dalam pengawasan pengelolaan sampah, yakni dampak sampah terhadap lingkungan dan kesehatan, kualitas pelayanan pengumpulan serta pengangkutan sampah, dan penggunaan anggaran beserta hasil program yang dijalankan.
Untuk menjalankan fungsi tersebut, DPRD dapat meminta data dari pemerintah daerah, melakukan evaluasi program, turun langsung ke lapangan, mendengarkan aspirasi warga, serta menyampaikan rekomendasi sesuai kewenangannya.
Evi menegaskan, keberhasilan pengawasan tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan atau rekomendasi yang disampaikan. Hal terpenting adalah adanya perubahan nyata dalam pelayanan dan pengelolaan sampah di Kota Bekasi.
“Pengawasan DPRD bertujuan memastikan aturan dijalankan, anggaran digunakan dengan benar, pelayanan kepada masyarakat diperbaiki, dan aspirasi warga ditindaklanjuti. Keberhasilan pengawasan harus diukur dari perbaikan yang terjadi,” pungkasnya.
