Akses terhadap hunian layak dan terjangkau terus diperluas melalui kolaborasi pemerintah, perbankan, dan pengembang. Meikarta menghadirkan pilihan hunian yang dapat diakses melalui skema KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Melalui kerja sama dengan Nobu Bank sebagai bank penyalur, calon pembeli bisa mendapatkan bunga tetap 5% hingga 6% dan tenor hingga 30 tahun, dengan uang muka mulai 1%.
Untuk unit yang ditawarkan, cicilan dimulai dari sekitar Rp1,7 juta-an per bulan. Besaran angsuran bergantung pada harga unit, uang muka, tenor, serta hasil analisis dan persetujuan bank.
Presiden Direktur PT Mahkota Sentosa Utama, pengembang Meikarta, Indra Azwar mengatakan, penyediaan hunian terjangkau tidak bisa dilakukan satu pihak.
“Pemerintah telah menyediakan instrumen pembiayaan melalui FLPP. Perbankan menyalurkan pembiayaan, sementara pengembang menyediakan hunian yang sesuai ketentuan program. Kami ingin mengambil bagian dalam ekosistem tersebut agar semakin banyak masyarakat memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau,” ujar Indra dalam keterangan resminya dikutip bekasiguide.com, Rabu 26 Agustus 2026.
Skema FLPP merupakan bagian dari percepatan Program 3 Juta Rumah. Pada 2026, pemerintah memperluas akses pembiayaan dengan pilihan tenor lebih panjang dan mempertahankan suku bunga khusus.
Untuk wilayah Jabodetabek, batas maksimal penghasilan MBR ditetapkan Rp12 juta per bulan bagi yang belum menikah dan Rp14 juta bagi yang sudah menikah. Penerima wajib WNI, belum memiliki rumah, dan belum pernah menerima subsidi perumahan dari pemerintah. Seluruh pengajuan tetap melalui verifikasi dan analisis kelayakan bank penyalur.
“Yang menjadi perhatian bukan hanya berapa harga rumahnya, tetapi apakah masyarakat mampu mengakses pembiayaannya. Bunga tetap, uang muka ringan, dan tenor panjang memberikan ruang bagi masyarakat yang memenuhi kriteria untuk merencanakan kepemilikan rumah secara lebih terukur,” kata Indra.
Dari sisi lokasi, Meikarta berada di koridor industri dan ekonomi utama di Cikarang, Jawa Barat. Kedekatan hunian dengan pusat aktivitas dinilai dapat menekan waktu tempuh, biaya transportasi, dan mendukung aktivitas keluarga sehari-hari bagi pekerja di kawasan industri Cikarang dan sekitarnya.
“Bagi pekerja, rumah yang terjangkau bukan hanya soal cicilan. Lokasi juga menentukan berapa banyak waktu dan biaya yang harus dikeluarkan setiap hari untuk bekerja dan menjalani kehidupan bersama keluarga,” ujarnya.
Indra menegaskan, keberhasilan program perumahan tidak hanya diukur dari jumlah unit yang dibangun.
“Kami melihat program perumahan pemerintah sebagai sebuah ekosistem. Pemerintah memberikan kebijakan dan instrumen pembiayaan, perbankan memastikan proses pembiayaan berjalan, dan pengembang menyediakan hunian. Kolaborasi inilah yang pada akhirnya menentukan apakah masyarakat benar-benar dapat mengakses rumah yang layak,” tandasnya.
