Komisi II DPRD Kota Bekasi mendorong Pemerintah Kota Bekasi untuk mempercepat modernisasi angkutan kota (angkot) menyusul dampak kenaikan harga BBM non-subsidi yang dirasakan masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Lattu Har Hary, menilai kenaikan harga BBM menjadi momentum untuk membenahi sistem transportasi publik agar masyarakat memiliki alternatif selain kendaraan pribadi. Menurutnya, dampak kenaikan BBM dirasakan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat.
“Kalau bicara terkait BBM, artinya transportasi publik menjadi mendesak. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama bagaimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa mencarikan solusi terkait transportasi publik,” kata Lattu dikutip Bekasiguide.com, Rabu 17 Juni 2026.
Ia mengatakan perubahan pola transportasi masyarakat hanya bisa terjadi apabila kualitas layanan transportasi umum semakin baik. Karena itu, sarana dan prasarana transportasi publik di Kota Bekasi perlu terus ditingkatkan agar masyarakat tertarik beralih dari kendaraan pribadi.
Menurut Lattu, Kota Bekasi perlu mencontoh daerah lain yang telah berhasil melakukan transformasi transportasi publik, seperti Jaklingko dan Warawiri. Sementara saat ini Kota Bekasi baru memiliki layanan Trans Bekasi dengan koridor yang masih terbatas.
“Yang utamanya adalah bagaimana angkot yang ada di Kota Bekasi itu bisa berubah, karena perkembangan zaman sudah menuntut transportasinya berubah. Kalau ini bisa dilakukan, masyarakat tentu akan diuntungkan,” ujarnya.
Ia pun meminta Dinas Perhubungan Kota Bekasi tidak berpuas diri dengan kehadiran Trans Bekasi semata, melainkan terus mendorong modernisasi angkot agar menjadi moda transportasi yang lebih nyaman, efisien, dan kembali diminati masyarakat.
