Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), memerintahkan penutupan perlintasan liar yang selama ini dikuasai kelompok tertentu atau organisasi masyarakat (ormas) di wilayah Bekasi.
Instruksi tersebut disampaikan KDM saat mengunjungi korban kecelakaan kereta api di RSUD Kota Bekasi. Ia menegaskan, tidak boleh ada lagi praktik penguasaan fasilitas umum oleh pihak tertentu yang berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat.
“Saya meminta kepada jajaran aparat, termasuk Polres dan Pemerintah Kota Bekasi, untuk segera menertibkan lokasi, khususnya yang berkaitan dengan perlintasan. Tidak boleh ada lagi praktik premanisme atau kelompok tertentu yang menguasai fasilitas umum untuk kepentingan pribadi,” tegasnya dikutip Bekasiguide.com, Rabu 29 April 2026.
Menurut KDM, penertiban perlintasan liar harus segera dilakukan oleh aparat kepolisian bersama pemerintah daerah. Ia menilai, langkah cepat sangat diperlukan untuk mencegah kejadian serupa terulang.
Selain penertiban, KDM juga mendorong percepatan pembangunan infrastruktur keselamatan di perlintasan sebidang, seperti pembangunan flyover. Namun, untuk jangka pendek, ia meminta pemasangan palang pintu sebagai langkah pengamanan sementara.
“Sementara bisa menggunakan palang pintu. Saya minta dalam waktu satu minggu sudah terpasang, meskipun masih manual,” ujarnya.
KDM menambahkan, penanganan perlintasan kereta api membutuhkan koordinasi lintas instansi, mulai dari PT Kereta Api Indonesia (KAI), Kementerian Perhubungan, hingga pemerintah daerah.
Ia optimistis, dengan kerja cepat dan sinergi antar pihak, persoalan perlintasan liar yang selama ini menjadi salah satu titik rawan kecelakaan dapat segera diselesaikan.
