Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Republik Indonesia, Dadan Hindayana menghentikan sementara 1.780 SPPG yang tidak memenuhi standar dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah tegas ini diambil sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas program yang menyasar jutaan penerima manfaat, mulai dari anak sekolah hingga ibu hamil dan menyusui.
“Yang tidak memenuhi standar kita hentikan sementara. Ini bagian dari perbaikan agar program berjalan sesuai ketentuan,” ujar Dadan dikutip Bekasiguide.com, Selasa 21 April 2026.
Ia menjelaskan, penghentian dilakukan secara dinamis, terutama bagi SPPG yang belum memenuhi persyaratan administratif maupun teknis, seperti belum memiliki izin operasional atau belum terdaftar dalam sistem yang ditetapkan.
“Kalau belum punya izin atau belum terdaftar, kita hentikan dulu sampai semuanya lengkap. Ini untuk memastikan kualitas layanan tetap terjaga,” tegasnya.
Selain itu, BGN juga terus memperkuat sistem pengawasan internal. Struktur pengawasan telah berjalan secara organik, mulai dari bidang investigasi, komunikasi publik, hingga inspektorat yang menangani persoalan lebih rinci di lapangan.
Pengawasan ini dilakukan secara berkelanjutan seiring dengan skala program yang terus berkembang. Pemerintah menargetkan program MBG dapat menjangkau puluhan juta penerima manfaat secara bertahap.
Di sisi lain, pelaksanaan program juga disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Jika terdapat penerima yang tidak ingin mengikuti program, maka layanan akan difokuskan kepada mereka yang действительно membutuhkan.
“Program ini fleksibel, disesuaikan dengan kondisi di lapangan agar tepat sasaran,” jelasnya.
BGN juga memastikan evaluasi akan terus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas program. Perbaikan dilakukan secara menyeluruh, baik dari sisi distribusi, pengawasan, hingga pemenuhan standar operasional di setiap SPPG.
