Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bekasi mencatat sejumlah capaian positif sepanjang 2025 dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas). Program-program yang dijalankan dinilai berjalan efektif serta memberikan dampak nyata terhadap stabilitas dan ketertiban di wilayah Kota Bekasi.
Kepala Satpol PP Kota Bekasi, Nesan Sujan, mengatakan secara umum pelaksanaan program Trantibumlinmas pada 2025 berhasil mencapai tingkat efektivitas yang sangat tinggi. Keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja seluruh personel Satpol PP serta dukungan dari berbagai pihak terkait.
“Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat di Kota Bekasi sepanjang 2025 berjalan hampir 100 persen efektif. Ini merupakan hasil kerja keras seluruh personel Satpol PP serta dukungan berbagai pihak,” ujar Nesan dikutip bekasiguide.com, Jumat 13 Maret 2026.
Ia menjelaskan, Satpol PP memiliki fungsi utama sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Penegakan tersebut mencakup berbagai regulasi daerah seperti Peraturan Wali Kota, Keputusan Wali Kota, Instruksi Wali Kota, hingga Surat Edaran Wali Kota.
Selain penegakan regulasi, program pemberdayaan Perlindungan Masyarakat (Linmas) juga menunjukkan capaian yang signifikan. Partisipasi Linmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan dinilai semakin aktif dan efektif di tingkat masyarakat.
“Program pemberdayaan Linmas hampir menyentuh angka 100 persen. Keberadaan Linmas sangat membantu dalam menjaga ketertiban masyarakat di tingkat lingkungan,” kata Nesan.
Dalam penanganan potensi gangguan ketertiban umum, Satpol PP juga memperkuat koordinasi dengan berbagai lembaga pemerintah. Kerja sama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dinilai semakin solid sehingga berbagai persoalan ketertiban dapat ditangani secara cepat dan terkoordinasi.
Di sisi lain, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian utama Satpol PP Kota Bekasi. Berbagai program pelatihan terus dilakukan untuk meningkatkan kompetensi personel di lapangan.
Program tersebut meliputi pendidikan dan pelatihan dasar, bimbingan teknis, hingga uji kompetensi bagi anggota Satpol PP.
“Peningkatan kapasitas SDM menjadi prioritas. Kami bekerja sama dengan BKPSDM dan Kementerian Dalam Negeri, termasuk pelatihan yang dilaksanakan di Parung, Bogor, serta beberapa lokasi pelatihan lainnya,” jelas Nesan. (ADV)
