Politik

Ratusan Mahasiswa Gelar Aksi Damai di DPRD Kota Bekasi, Sampaikan 8 Tuntutan

Dalam aksi damai para mahasiswa DPR-B duduk lesehan di jalanan bersama Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, Wakil Wali Kota Abdul Harris Bobihoe, Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Effendi, Wakil Ketua II DPRD Faisal, Ketua Komisi II Latu Har Hary, Ketua Komisi III Arif Rahman Hakim, serta sejumlah anggota DPRD lainnya.

Ratusan mahasiswa yang menamakan diri Dewan Perwakilan Rakyat – Bekasi (DPR-B) menggelar aksi damai di lingkungan Gedung DPRD Kota Bekasi, Jalan Chairil Anwar, Bekasi Timur, Senin (1/9/2025).

Aksi mahasiswa ini berlangsung dengan penjagaan ketat aparat keamanan serta masyarakat yang ikut mengawal jalannya aksi.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

Uniknya, para mahasiswa duduk lesehan di jalanan bersama Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, Wakil Wali Kota Abdul Harris Bobihoe, Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Effendi, Wakil Ketua II DPRD Faisal, Ketua Komisi II Latu Har Hary, Ketua Komisi III Arif Rahman Hakim, serta sejumlah anggota DPRD lainnya.

Dalam orasinya, mahasiswa menegaskan bahwa aksi yang digelar murni untuk menyampaikan pendapat, bukan untuk melakukan tindakan anarkis. Mereka juga meminta masyarakat yang mengawal jalannya aksi agar tetap menjaga kondusifitas sehingga tidak terjadi penyusupan provokasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Apa yang kami lakukan sudah melewati kajian ilmiah. Ini murni bentuk penyampaian aspirasi rakyat, bukan anarkisme,” tegas Hafis Nasution selaku Koordinator Aksi dalam orasinya dikutip pada Senin, 01 September 2025.

Para mahasiswa mengangkat berbagai isu, mulai dari kriminalisasi aktivis, penggusuran tanah rakyat, mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan, hingga kasus korupsi dan lainnya.

Mahasiswa menegaskan, tuntutan tersebut merupakan refleksi keresahan rakyat yang tidak boleh dibiarkan menjadi hal biasa.

“Hari ini kami buktikan bahwa suara rakyat jauh lebih kuat daripada ketakutan yang coba ditanamkan,” katanya.

Aksi berjalan tertib hingga selesai, dengan simbol kuat bahwa mahasiswa dan para pemimpin di Kota Bekasi dapat duduk bersama mendengarkan suara rakyat secara langsung.

Adapun dalam naskah akademik itu berisi 8 tuntutan yaitu:

1. Copot Kapolri dan Kapolres Kota Bekasi serta stop kriminalisasi aktivis dan jurnalis!

2. Evaluasi kinerja kabinet Merah Putih!

3. Sahkan RUU Perampasan Aset Koruptor!

4. Stop penggusuran tanah untuk rakyat dan berikan solusi!

5. Wujudkan pendidikan dan kesehatan gratis, serta kesejahteraan hidup layak di Bekasi!

6. Usut tuntas kasus korupsi di Bekasi!

7. Wujudkan lingkungan yang ramah dan aman untuk perempuan dan anak di Bekasi!

8. Hapus segala pajak yang menindas rakyat!

Politik

“Dengan segala kerendahan hati, kegiatan Pesona Nusantara Bekasi Keren yang sedianya diselenggarakan pekan ini resmi ditunda hingga waktu yang akan diinformasikan kembali. Keputusan ini kami ambil sebagai bentuk keprihatinan dan empati terhadap saudara-saudara kita di beberapa wilayah tanah air yang sedang menghadapi musibah,” tulis Tri Adhianto dikutip bekasiguide.com, Kamis 04 Desember 2025.

Politik

“Kita minta rincian real dari penggunaan pemodalan yang diberikan pemerintah kota. Kita akan rapat ulang dengan BUMD terkait untuk melihat secara detail penggunaan Rp5 miliar ini. Jika mereka tidak mampu memberikan rincian nilai tersebut, bukan tidak mungkin kita cancel penyertaan modal tahun berikutnya,” tegas Arif kepada wartawan termasuk bekasiguide.com, Kamis 04 Desember 2025.

Politik

“Polemik camat Medan Satria ini jelas menunjukkan ada yang tidak beres dalam proses rotasi-mutasi. Wali kota harus bertanggung jawab karena keputusan pengangkatan pejabat berada di tangan kepala daerah. Tidak boleh rekam jejak berat seperti kasus narkoba terlewat begitu saja,” ujar Kamil dikutip bekasiguide.com, Rabu 03 Desember 2025.

Politik

“Hari ini masih banyak orang tua yang tidak menyadari bahwa kuota itu sudah menjadi kebutuhan primer. Banyak anak tidak punya kuota, padahal internet itu sumber informasi. Karena saya turun langsung ke masyarakat, saya tahu ini masalah serius,” ujar Samuel kepada wartawan termasuk bekasiguide.com pada Rabu 03 Desember 2025.

Politik

“Rencana Pesona Nusantara Bekasi Keren ini harus dibatalkan! Saudara-saudara kita di Sumatera sedang berduka, kehilangan keluarga, rumah, dan harta benda lainnya. Ini sudah menjadi bencana nasional. Di saat pemerintah pusat dan daerah lain fokus memberikan bantuan, Kota Bekasi justru mau mengadakan pesta pora. Di mana empati kita?” tegas Latu Har Hary dalam keterangan resminya dikutip bekasiguide.com, Rabu 03 Desember 2025.

Exit mobile version