Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Berita

Menhan RI Bersama Tiga Menteri Tinjau Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan di Bekasi

×

Menhan RI Bersama Tiga Menteri Tinjau Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan di Bekasi

Sebarkan artikel ini

Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman, melakukan kunjungan kerja untuk meninjau pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 843/Patriot Yudha Vikasa (PYV) dan marshalling area di Desa Wanajaya, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, pada Rabu 20 Agustus 2025.

Kunjungan ini bertujuan untuk memantau langsung progres pembangunan batalyon infanteri yang dirancang sebagai prototipe dari 100 batalyon serupa yang akan dibangun di seluruh Indonesia dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Keterlibatan empat kementerian ini menunjukkan sinergi pemerintah dalam mewujudkan konsep pertahanan yang tidak hanya berfokus pada kekuatan militer, tetapi juga pada penguatan ketahanan nasional di berbagai sektor.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

Dalam sambutannya, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan bahwa Yonif TP merupakan batalyon infanteri yang dipersiapkan untuk mendukung pembangunan nasional. Selain mahir dalam pertempuran, prajurit juga dibekali dengan berbagai keterampilan seperti pertanian, kesehatan, dan konstruksi.

“Intinya, ini adalah batalyon infanteri. Jadi, dia harus punya lapangan tembak sehingga prajurit harus mahir menembak,” ujar Menhan Sjafrie dikutip Bekasiguide.com, Rabu 20 Agustus 2025.

“Namun, di saat yang sama, mereka juga bisa dikumpulkan menjadi satu batalyon pertanian, medis, atau konstruksi sesuai kebutuhan,” tambah Menhan.

Lahan seluas 43 hektare yang sebelumnya tidak produktif, kini telah dimanfaatkan secara maksimal. Selain untuk latihan militer, lahan ini juga digunakan untuk kegiatan pertanian dan peternakan, yang juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar melalui program seperti pengobatan dan khitanan massal.

Example 120x600
Berita

“Ada sisi keadilan yang harus menjadi pertimbangan dalam segala kebijakan. Termasuk dalam pengenaan PBB misalnya,” kata H Siswadi, founder PKMS dikutip pada Selasa, 19 Agustus 2025.