Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Politik

Herman Khaeron Usulkan Strategi Baru Kurangi Kemacetan Arus Mudik Lebaran

×

Herman Khaeron Usulkan Strategi Baru Kurangi Kemacetan Arus Mudik Lebaran

Sebarkan artikel ini
Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron. (Photo: Istimewa)

JAKARTA- Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, mengusulkan sejumlah inovasi untuk memastikan arus mudik dan balik Lebaran 2025 berjalan lebih lancar dan nyaman.

Ia menyoroti puncak arus mudik yang diperkirakan terjadi pada 28 Maret (H-3) dan arus balik pada 6 April (H+5), dengan menekankan pentingnya strategi yang efektif untuk mengatasi lonjakan kendaraan di jalan tol.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

Salah satu gagasan utama yang ia sampaikan adalah pemberian diskon tarif tol sebesar 20% tidak hanya pada hari-hari puncak, tetapi juga sebelum dan sesudahnya.

“(Usulan kebijakan) diskon ini bertujuan untuk menyebar kepadatan kendaraan sehingga arus mudik dan balik lebih merata,” ujar Herman dilansir dari dpr.go.id pada Rabu, 19 Maret 2025.

Selain itu, Herman menegaskan perlunya kesiapan infrastruktur jalan tol yang lebih baik, mengapresiasi peran Menteri Koordinator Infrastruktur, Agus Harimurti Yudhoyono, dalam meningkatkan koordinasi antar-lembaga guna menghadapi lonjakan pemudik yang diprediksi lebih besar dibanding tahun sebelumnya.

Ia juga menyoroti pentingnya ketersediaan bahan bakar di jalur mudik, mengingat kendaraan yang kehabisan BBM sering menjadi penyebab kemacetan. Herman meminta PT Pertamina (Persero) memastikan stok BBM aman dan menambah armada pengiriman menggunakan kendaraan roda dua ke titik-titik rawan macet.

“Kemacetan sering kali diperparah oleh kendaraan yang kehabisan bahan bakar, sehingga solusi ini harus diantisipasi dengan baik,” tegasnya.

Untuk meningkatkan kenyamanan pemudik, Herman mengusulkan penambahan mobile toilet di sepanjang jalur mudik, terutama di luar rest area utama, guna mengurangi antrean panjang yang sering menjadi sumber ketidaknyamanan.

Ia juga menyoroti penerapan sistem Contra flow, yang dinilai perlu dikelola lebih efektif agar tidak menimbulkan kemacetan di titik keluar.

“Evaluasi terhadap penerapan Contra flow harus dilakukan agar tidak malah memperburuk kondisi lalu lintas,” kata Herman.

Sebagai langkah tambahan untuk mengurai kepadatan, ia mendorong optimalisasi exit tol agar antrean kendaraan tidak menghambat jalur utama. Ia menekankan pentingnya koordinasi dengan petugas di sekitar pintu keluar untuk mencegah penumpukan kendaraan yang bisa berdampak luas pada lalu lintas.

Dengan berbagai usulan ini, Herman berharap mudik Lebaran 2025 dapat berlangsung lebih lancar dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

“Semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan pemudik bisa sampai ke tujuan dengan selamat dan tanpa hambatan yang berarti,” pungkasnya.

Example 120x600
Politik

“Saya tentu saja mendukung beliau, saudara Lukman Hakim atau Bang Alex menjadi ketua PAN Kota Bekasi. Karena kenal dari kecil, satu sekolah bahkan satu kelas. Jadi saya tahu betul sifatnya, sepak terjangnya. Dan saya yakin beliau layak dan pas untuk memimpin PAN Kota Bekasi,” ujarnya dikutip bekasiguide.com pada Jumat 05 Desember 2025.

Politik

“Dengan segala kerendahan hati, kegiatan Pesona Nusantara Bekasi Keren yang sedianya diselenggarakan pekan ini resmi ditunda hingga waktu yang akan diinformasikan kembali. Keputusan ini kami ambil sebagai bentuk keprihatinan dan empati terhadap saudara-saudara kita di beberapa wilayah tanah air yang sedang menghadapi musibah,” tulis Tri Adhianto dikutip bekasiguide.com, Kamis 04 Desember 2025.

Politik

“Kita minta rincian real dari penggunaan pemodalan yang diberikan pemerintah kota. Kita akan rapat ulang dengan BUMD terkait untuk melihat secara detail penggunaan Rp5 miliar ini. Jika mereka tidak mampu memberikan rincian nilai tersebut, bukan tidak mungkin kita cancel penyertaan modal tahun berikutnya,” tegas Arif kepada wartawan termasuk bekasiguide.com, Kamis 04 Desember 2025.

Politik

“Polemik camat Medan Satria ini jelas menunjukkan ada yang tidak beres dalam proses rotasi-mutasi. Wali kota harus bertanggung jawab karena keputusan pengangkatan pejabat berada di tangan kepala daerah. Tidak boleh rekam jejak berat seperti kasus narkoba terlewat begitu saja,” ujar Kamil dikutip bekasiguide.com, Rabu 03 Desember 2025.