Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Politik

PDIP Kota Bekasi Buka Pendaftaran Calon Wali Kota, Baru Tri Adhianto yang Daftar

×

PDIP Kota Bekasi Buka Pendaftaran Calon Wali Kota, Baru Tri Adhianto yang Daftar

Sebarkan artikel ini
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi, Tri Adhianto. (poto : Istimewa)

Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Bekasi Kota Bekasi Bekasi telah membuka pendaftaran bakal calon (Balon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi untuk Pilkada 2024 mendatang. Pendaftaran dimulai dari tanggal 1 sampai 20 April 2024 di Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi.

Heri Purnomo selaku Ketua panitia penjaringan Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi DPC PDI Perjuangan, menyebut pendaftaran ini terbuka untuk umum, tidak hanya bagi kader internal PDI Perjuangan saja.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

“PDI Perjuangan memberi ruang bagi siapapun, termasuk tokoh masyarakat dan non kader yang ingin maju sebagai kepala daerah. Selama masih bersatus WNI, dan senafas dengan ideologi perjuangan partai, kita dukung,” ujar Heri dikutip bekasiguide.com pada Kamis 18 April 2024.

Hingga saat ini, kata dia, bakal calon Wali Kota yang sudah resmi mendaftar di Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi baru Tri Adhianto.

“Saat ini baru Pak Tri, kandidat pertama yang mendaftarkan diri dan mengisi formulir untuk maju Cawalkot Bekasi Periode 2024-2029 dari internal partai,” tutur Heri.

Sekadar informasi, Tri Adhianto merupakan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi. Tri Adhianto juga pernah menjabat sebagai Wakil Wali Kota Bekasi, Plt Wali Kota Bekasi, dan menjadi Wali Kota Definitf menggantikan Rahmat Effendi lantaran terjerat kasus korupsi pengadaan proyek dan lelang jabatan

Example 120x600
Politik

“Laporan Hasil Pemeriksaan BPK didapati temuan terkait masalah infrastruktur di Dinas BMSDA dengan salah satu hasil rekomendasinya adalah pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan belanja terkait kekurangan volume pengerjaan infrastruktur yang menjadi tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan pengembalian uang sebesar Rp579 juta ke RKUD (Rekening Umum Kas Daerah),” jelas Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary dikutip bekasiguide.com pada Jumat, 27 Jumat 2025.