Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Politik

Bang Nico : Tolong Plt. Jangan Buat Kegaduhan Dengan Program

×

Bang Nico : Tolong Plt. Jangan Buat Kegaduhan Dengan Program

Sebarkan artikel ini
Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PDIP, Nicodemus Godjang.

BEKASI – Selain ketua Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Jack Abdul Rozak yang menyindir program Masyarakat Terkoneksi atau disingkat Mas Tri bahwa programnya ambigu. Teguran keras juga dilayangkan anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PDIP, Nicodemus Godjang.

Meski dalam partai yang sama dengan Plt. Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, Nico yang juga ketua Badan Pembuatan Peraturan Daerah (Bampeperda) DPRD Kota Bekasi meminta agar Sekda Kota Bekasi Renny Hendrawati untuk bisa memberikan masukan agar kebijakan itu tidak menimbulkan gaduh.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

“Saya meminta kepada Plt, agar buat program itu jangan buat gaduh di masyarakat,” ucap Nico yang berlatarbekalang jurnalis ini.

Nico pun meminta jika ada program itu jangan dengan slogan dan embel-embel yang tidak perlu.

“Cukup masyarakat terkoneksi ga perlu ada embel-embel lain, program sudah dilaksanakan dalam rpjmdkita mau membangun dan hindari kegaduhan,”jelas Nico.

Selain itu, Nico pun sepakat dengan anggota komisi 1 lainnya, bahwa saat ini program yang masih berlangsung adalah program Pepen Tri.

“Saya sepakat dengan Pak Syaifudaullah bahwa program yang dijalankan saat ini masih program Pepen dan Tri,”tukas Nico.

Sekedar informasi, hari ini kamis (31/3) komisi 1 DPRD Kota Bekasi memanggil jajaran Pemkot Bekasi untuk menjelaskan beberapa progam yang menimbulkan polemik di masyarakat. (muh)

Example 120x600
Politik

“Laporan Hasil Pemeriksaan BPK didapati temuan terkait masalah infrastruktur di Dinas BMSDA dengan salah satu hasil rekomendasinya adalah pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan belanja terkait kekurangan volume pengerjaan infrastruktur yang menjadi tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan pengembalian uang sebesar Rp579 juta ke RKUD (Rekening Umum Kas Daerah),” jelas Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary dikutip bekasiguide.com pada Jumat, 27 Jumat 2025.

Politik

“Setelah selesai Muscab, tahapan berikutnya PKS Kota Bekasi akan melangsungkan Musyawarah Daerah (Musda) untuk kepengurusan DPD yang baru pada Agustus 2025 mendatang,” kata Heri Koswara dalan keterangannya kepada wartawan pada Minggu, 08 Juni 2025.