Politik

Sholihin Minta Kemendikbud Ijinkan Sekolah Kembali Beraktivitas dengan Menerapkan Protokol Kesehatan

Sholihin, Anggota Komisi 3 DPRD Kota Bekasi. (poto.dok)

BEKASI- Ketua DPC PPP Kota Bekasi Sholihin meminta Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan segera memastikan dunia pendidikan kembali beraktivitas seperti sedia kala. Politisi yang saat ini duduk sebagai Anggota DPRD Kota Bekasi memiliki pandangan, adanya proses pembelajaran virtual siswa di rumah memiliki dampak sosial dan ekonomi kepada masyarakat yang masuk kategori kurang mampu.

Sholihin mendapati keluhan masyarakat dan warga yang mengeluh keberatan dengan belajar virtual. Keluhan masyarakat kata Sholihin antara lain karena tidak semua orang tua murid memiliki perangkat Hand Phone (HP) yang memadai guna menunjang proses belajar siswa.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

“Keadaan masyarakat kan beragam, tidak semuanya mampu membeli dan memiliki HP. Tidak sedikit mereka meminjam HP kerabat atau tetangga agar tidak ketinggalan terhadap materi yang diberikan gurunya,” ucap pria yang saat ini duduk di Komisi 3 DPRD Kota Bekasi ini pada Senin (27/07/2020)

Selain menghadapi masalah perangkat penunjang belajar virtual berupa HP. Sholihin kerap mendapatkan keluhan masyarakat terkait penggunaan quota internet yang tak sedikit untuk memenuhi pembelajaran anak di rumah.

“Sekarang kalau orang tuanya bekerja hanya sebagai buruh kuli cuci atau gosok, mereka harus memikirkan biaya darimana untuk membeli paket internet agar anaknya tetap bisa belajar virtual di rumah,” paparnya lagi.

Selain itu, kata pria yang sebelum menjadi wakil rakyat memulai usahanya sebagai pedang asongan ini pun merasakan bagaimana sulitnya kondisi ekonomi saat pandemi Covid 19 ini.

“Saya pernah di kondisi mereka, untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari saja masih belum tercukupi gimana harus memikirkan beli paket internet untuk anaknya belajar,” jelas Sholihin.

Melihat realita dan kondisi yang terjadi ini, Sholihin meminta pemerintah memberikan kebijakan agar kembali membuka aktivitas belajar mengajar kepada para siswa di Kota Bekasi. Usulan dan permintaan Sholihin tentunya dengan meminta kepada pihak sekolah dan penyelenggara pendidikan tetap mematuhi protokol kesehatan saat kegiatan belajar mengajar.

“Kalau mall dan tempat hiburan saja sudah dibuka dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Saya berharap untuk sekolah pun pemerintah memberikan pertimbangan agar kembali di buka aktivitas belajar mengajar di sekolah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan,”pinta Sholihin.

Salah satu bentuk protokol kesehatan bagi siswa yang sekolah selain wajib memakai masker, kata Sholihin siswa pun dibekali pengetahuan tentang pencegahan penularan Covid 19.

“Untuk belajar di kelas kan bisa di jaga jaraknya. Dan bisa diatur sekolahnya pagi dan siang agar tidak terlalu padat saat berada dilingkungan sekolah,” tandasnya. (man/adv)

Politik

“Saya tentu saja mendukung beliau, saudara Lukman Hakim atau Bang Alex menjadi ketua PAN Kota Bekasi. Karena kenal dari kecil, satu sekolah bahkan satu kelas. Jadi saya tahu betul sifatnya, sepak terjangnya. Dan saya yakin beliau layak dan pas untuk memimpin PAN Kota Bekasi,” ujarnya dikutip bekasiguide.com pada Jumat 05 Desember 2025.

Politik

“Dengan segala kerendahan hati, kegiatan Pesona Nusantara Bekasi Keren yang sedianya diselenggarakan pekan ini resmi ditunda hingga waktu yang akan diinformasikan kembali. Keputusan ini kami ambil sebagai bentuk keprihatinan dan empati terhadap saudara-saudara kita di beberapa wilayah tanah air yang sedang menghadapi musibah,” tulis Tri Adhianto dikutip bekasiguide.com, Kamis 04 Desember 2025.

Politik

“Kita minta rincian real dari penggunaan pemodalan yang diberikan pemerintah kota. Kita akan rapat ulang dengan BUMD terkait untuk melihat secara detail penggunaan Rp5 miliar ini. Jika mereka tidak mampu memberikan rincian nilai tersebut, bukan tidak mungkin kita cancel penyertaan modal tahun berikutnya,” tegas Arif kepada wartawan termasuk bekasiguide.com, Kamis 04 Desember 2025.

Politik

“Polemik camat Medan Satria ini jelas menunjukkan ada yang tidak beres dalam proses rotasi-mutasi. Wali kota harus bertanggung jawab karena keputusan pengangkatan pejabat berada di tangan kepala daerah. Tidak boleh rekam jejak berat seperti kasus narkoba terlewat begitu saja,” ujar Kamil dikutip bekasiguide.com, Rabu 03 Desember 2025.

Exit mobile version