Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
PendidikanPolitik

Sardi Nilai Ramainya Polemik SDN Pekayon 3 Karena Lemahnya Fungsi Pengawas Sekolah

×

Sardi Nilai Ramainya Polemik SDN Pekayon 3 Karena Lemahnya Fungsi Pengawas Sekolah

Sebarkan artikel ini
Anggota DPRD Kota Bekasi Sardi Effendi.

BEKASI- Anggota DPRD Kota Bekasi Sardi Effendi sesalkan kinerja Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang dinilai abai dan lalai dalam menginventarisir setiap kebutuhan Sekolah di Kota Bekasi. Kekecewaan Sardi terlihat setelah ramainya pemberitaan terkait kondisi SDN Pekayon 3 yang dalam informasi disebutkan sekolah tersebut belum memiliki meubelair sehingga proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dilakukan tanpa meja belajar dan hanya lesehan.

Selain itu pria yang pernah menjadi ketua Komisi bidang pendidikan ini menilai pengawas sekolah harus diberdayakan oleh Dinas Pendidikan terkait monitoring capaian 8 standar pendidikan yg salah satunya sarana prasarana (Sarpras).

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

“Dinas Pendidikan jangan biarkan para pengawas sekolah menganggur dan tidak diberikan kesempatan dalam meningkatkn mutu pendidikan,” ucap Sardi yang digadang gadang akan kembali memimpin ketua Komisi Pendidikan ini kepada bekasiguide.com pada Selasa (17/09/2019).

Adanya berita SDN Pekayon 3 yang ramai, tegas Sardi hal ini diakibatkan pengawas sekolah tdk dioptimalkan fungsinya.

Menurutnya Ini momentum pengawas sekolah sebagai kepanjangan tangan Disdik untuk memiliki peran signifikan dalam manajemen pendidikan salah satunya perencanaan,

“Perencanaan disdik lemah dan tidak cermat,” singkatnya.

Selain itu Sardi meminta agar pengadaan meubelair juga sesuai standard. Tidak mudah rusak saat dipakai untuk waktu yang cukup lama.

“Jangan baru dikirim ke sekolah-sekolah terus baru sebulan sudah rusak. Jumlah mubelair sebenarnya tidak sebanding dengan jumlahnya siswa SD,” jelasnya.

Pria berkacamata ini pun menilai kebutuhan sekolah dasar terhadap meja dan bangku memang cukup banyak sehingga perencanaan pengadaan meubelair harus betul-betul dihitung cermat.

“Jangan yang dapat meubelair sekolah itu-itu saja sedangkan yang lain menunggu cukup lama dan ada kepala sekolah yang inisiatif membeli meja bangku agar anak didiknya dapat belajar dengan nyaman dan kondusif,”  tukasnya. (TIM/ADV)

Example 120x600
Politik

“Laporan Hasil Pemeriksaan BPK didapati temuan terkait masalah infrastruktur di Dinas BMSDA dengan salah satu hasil rekomendasinya adalah pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan belanja terkait kekurangan volume pengerjaan infrastruktur yang menjadi tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan pengembalian uang sebesar Rp579 juta ke RKUD (Rekening Umum Kas Daerah),” jelas Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary dikutip bekasiguide.com pada Jumat, 27 Jumat 2025.