BEKASI- Agenda pengambilan sumpah dan penandatanganan berita acara pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) dua anggota DPRD Kota Bekasi periode 2014-2019 di gelar dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Bekasi pada Senin, (04/03). Sidang paripurna dimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Bekasi, H. Tumai dan di dampingi Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bekasi, H. Edi dan Wakil Ketua 2 DPRD Heri Koswara.
Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, beserta segenap para pemangku jabatan di lingkup Pemerintah Kota Bekasi turut hadir pada kesempatan tersebut.
Hadir sebanyak 31 anggota DPRD sehingga memenuhi forum sidang paripurna, jumlah tidak hadir 19 anggota dengan rincian sakit 2 orang dan juga izin 1 orang dan lain-lain 16 orang.
Pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) sendiri dari Partai Hanura Mardani Suhendar menggantikan Winoto dan anggota DPRD dari Partai PAN H Agus Rohadi menggantikan Laode Muhammad Agus.
Usai sidang Paripurna terkait PAW, dilanjutkan dengan Sidang paripurna pembentukan Pansus 30 DPRD Kota Bekasi yang membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018-2023, dalam hal ini penjabaran visi, misi dan program sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, juga program perangkat daerah yang disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun kedepan.
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dalam sambutannya mengatakan mengenai RPJMD harus memenuhi prinsip yang strategis, demokratis dan partisipatif, politis, perencanaan Bottom Up, dan Tahapan perencanaan dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat.
Rahmat memaparkan satu persatu langkah langkah apa yang perlu dilakukannya mulai dari prinsip Startegis, RPJMD harus erat kaitannya dengan proses penetapan ke arah mana daerah yang akan di kembangkan dan sesuai dengan program 5 tahun kedepan.
Prinsip demokratis, Rahmat menjelaskan RPJMD juga perlu melaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat dan seluruh stakeholder yang ada di tiap tahapan perencanaan.
Politis, dalam hal ini RPJMD melibatkan proses konsultasi dengan kekuatan politik terutama Kepala Daerah yang terpilih dengan DPRD.
Selanjutnya, lata Rahmat yakni prinsip Perencanaan Bottom Up yang aspirasi dan kebutuhan masyarakat perlu untuk diperhatikan dalam penyusunan RPJMD.
Terakhir, Rahmat mengungkapkan, perencanaan tahapan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat adalah hal yang penting perlu adanya tahapan tersebut. “Karena semua kembali lagi untuk warga Kota Bekasi, pajak dihasilkan oleh hasil pembayaraan warga Kota Bekasi, semua kita layani untuk warga. Segi pembangunan, pelayanan di Pemerintah Kota Bekasi adalah semata untuk Warga Kota Bekasi,” kata dia.
Selain itu, Rahmat menjelaskan mengenai alur penyusunan RPJMD yakni alur proses teknotratis strategi, alur partisipatif dan alur proses legislasi dan politik.
“Dalam hal ini, waktu yang mendesak ini, kami berharap semoga kita semua diberikan kekuatan dan kemampuan serta kearifan dalam rangka mengemban amanah yang akan dipercaya untuk dikaji, menelaah dan membahas Raperda RPJMD, sehingga memenuhi harapan dan dapat diselesaikan tepat pada waktunya,” tandasnya. (ADV/bams)
