REFLEKSI kemerdekaan yang digelar Pusat Kajian Manajemen Strategik (PKMS) menyoroti keadilan. Terutama dalam kebijakan pemerintah kepada masyarakat.
Hal terkait dengan pungutan PBB dan retribusi lain dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang saat ini masih dalam kondisi yang prihatin.
Kasus di daerah lain, di Kabupaten Pati, misalnya, menjadi bahan pembanding. Kajian kenapa keresahan dan sampai kerusuhan bisa terjadi. Ada elemen kearifan yang harus dipegang sehingga tidak menimbulkan keresahan namun juga tercapai tujuannya.
PKMS merupakan lembaga kajian manajemen pemerintahan yang aktif memberi masukan kepada pemerintah daerah Kota Bekasi, melalui kajian yang rutin dilakukan.
“Ada sisi keadilan yang harus menjadi pertimbangan dalam segala kebijakan. Termasuk dalam pengenaan PBB misalnya,” kata H Siswadi, founder PKMS dikutip pada Selasa, 19 Agustus 2025.
Ir. H. Nirwan Fauziy, menyebut kejadian di Pati karena ada unsur politis yang kuat. Selain itu model komunikasi yang gagal sehingga kesenjangan antara pemimpin dan masyarakatnya. “Jika PBB harus naik, sebenarnya wajar. Tetapi, perlu model komunikasi yang baik sehingga tepat sasaran,” katanya.
“Harus ada asas keadilan,” kata Siswadi melengkapi. “Sebenarnya tidak harus naik juga bisa. Peran optimalisasi PBB apa sudah ditempuh. Apa juga sudah menutup kebocoran yang terjadi.”
Siswadi menyebut pengenaan pembebasan pajak kendaraan di Jawa Barat misalnya, memang benar bisa membantu masyarakat. Namun di sana ada langkah tidak adil, bagi yang tadinya rajin tepat waktu membayar pajak, tidak kebagian dalam kebijakan ini. Tidak ada reward misalnya bagi yang rajin.
Optimalisasi pendapat asli daerah (PAD) juga perlu dilakukan sebelum mengarah kepada menaikkan retribusi. Misalnya pemasukan dari iklan apakah sudah optimal dan tidak ada kebocoran.
PKMS juga menyoroti arah kebijakan perekonomian agar tidak terjebak kepada model kapitalis. Segalanya dinilai ekonomi dalam mencapai target pemasukan. Tanpa menghiraukan kondisi masyarakat atau elemen kearifan dan keadilan.
Yusuf Blegur, tamu diskusi PKMS, menyebut perlu menghidupkan kembali ranah diskusi sehingga potensi masyarakat bisa disampaikan melalui forum yang benar. Masukan dari masyarakat secara kritis bisa mengingatkan pemerintah daerah.
Sementara, Direktur PKMS, DR. H. Abdul Khoir, mengatakan disksi rutin dilakukan PKMS. Terutama dalam mengkaji satu kebijakan daerah.
