Komisi IV DPRD Kota Bekasi meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap postur anggaran tahun 2024 yang dinilai belum optimal dalam mendukung peningkatan fasilitas dan sarana prasarana sekolah.
Permintaan tersebut disampaikan anggota Komisi IV, Bambang Purwanto dari Fraksi PKS, usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Disdik Kota Bekasi dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun 2024.
“Anggaran besar namun masih banyak problematika di sekolah, terutama terkait fasilitas dan perawatan sekolah,” ujar Bambang dikutip pada Jum’at, 09 Mei 2025.
Dari hasil pembahasan, Komisi IV mencatat bahwa total anggaran Disdik tahun 2024 mencapai Rp1,9 triliun atau hampir 30 persen dari total APBD Kota Bekasi. Padahal, sesuai ketentuan, alokasi minimal untuk sektor pendidikan hanya sebesar 20 persen.
Dari total anggaran tersebut, sebesar Rp1,76 triliun dialokasikan untuk belanja operasional, yang mencakup gaji pegawai, penyediaan barang dan jasa, serta hibah. Sementara itu, belanja modal hanya sekitar Rp132 miliar.
Dewan menyoroti ketimpangan tersebut karena alokasi belanja operasional yang terlalu dominan dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan penguatan infrastruktur pendidikan. Hal ini diperparah dengan adanya kasus viral di media sosial terkait buruknya fasilitas dan sanitasi di SDN Margahayu, Bekasi Timur.
Meski begitu, Komisi IV tetap mengapresiasi sejumlah capaian kinerja Disdik berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2024. Tercatat beberapa indikator telah memenuhi atau bahkan melampaui target, seperti:
* Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 84,54 poin atau 100,40% dari target 84,20
* Rata-rata lama sekolah 11,79 tahun (101,22% dari target 11,65 tahun)
* Harapan lama sekolah 14,14 tahun (100,07% dari target 14,13 tahun)
* Capaian Smart School sebesar 38 sekolah atau 95% dari target 40 sekolah
Namun nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) masih berada di angka 60,05 atau baru mencapai 72,45% dari target 83.
Dalam kesempatan itu, Bambang juga menyampaikan harapannya agar kepala Dinas Pendidikan yang ditunjuk ke depan adalah sosok yang benar-benar memahami manajemen pendidikan. “Dengan anggaran sebesar ini, dibutuhkan manajer pendidikan yang mampu mengelola secara efektif dan efisien,” pungkasnya. (Advertorial)
