Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Politik

Fit and Proper Test Calon Komisaris BPRS, DPRD: Jangan Ada Titipan Timses Gak Kompeten

×

Fit and Proper Test Calon Komisaris BPRS, DPRD: Jangan Ada Titipan Timses Gak Kompeten

Sebarkan artikel ini
Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi, Bambang Purwanto.

Panitia seleksi PT BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) menetapkan empat peserta yang lolos seleksi administrasi melalui pengumuman resmi Nomor 900.1.13.2/31/Pansel.Kom.Dirtuh-BPRS. Keputusan tersebut diambil setelah verifikasi berkas dan rapat pembahasan penetapan peserta pada 5 Desember 2025.

Peserta yang lolos yaitu Dewi Mardalela, Kadirullah, Mohamad Tahyar, dan Triyantoro. Keempatnya dijadwalkan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan pada 11 Desember 2025 pukul 07.30 WIB di Hotel Santika Mega City Bekasi. Panitia juga mewajibkan pengiriman soft copy presentasi visi dan misi paling lambat 10 Desember 2025 pukul 12.00 WIB, serta keharusan hadir dengan pakaian jas berdasi dan membawa laptop atau tablet.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

Menanggapi proses seleksi ini, Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi, Bambang Purwanto menyoroti pentingnya profesionalisme panitia dalam menjalankan tahapan uji kelayakan dan kepatutan.

Ia mengingatkan agar tidak ada ruang bagi intervensi politik, terutama praktik titipan yang pernah menjadi perhatian publik pada proses seleksi di BUMD.

“Fit and proper test calon komisaris BPRS harus benar-benar objektif. Jangan sampai ada titipan timses yang tidak kompeten tapi dipaksa lolos,” ungkapnya dikutip bekasiguide.com, Rabu 10 Desember 2025.

Ia menjelaskan bahwa BPRS Patriot Bekasi merupakan BUMD yang selama ini mencatat kinerja baik, termasuk dalam pengelolaan dana masyarakat yang jumlahnya besar dan bersifat sensitif.

Menurutnya, posisi komisaris memegang peran kunci dalam memastikan tata kelola BPRS tetap prudent.

“Kalau pengawasan dipegang orang yang tidak punya kemampuan, risikonya langsung ke masyarakat. Ini berbahaya. Tidak boleh ada komisaris titipan,” tegasnya.

Bambang menambahkan bahwa DPRD akan ikut memantau proses tersebut agar berlangsung transparan dan sesuai prinsip kehati-hatian.

“BPRS harus dijalankan oleh orang yang paham, bukan oleh mereka yang hanya mendapat akses karena kedekatan. Kami tidak ingin hal seperti itu terulang,” tandasnya.

Example 120x600
Politik

“Dana dari pajak ini sangat besar, mencapai miliaran rupiah. Harapannya bisa dikembalikan untuk kesejahteraan masyarakat, terutama membantu mereka yang belum memiliki akses listrik resmi. Dan akan kami programkan pemasangan listrik bagi warga kurang mampu,” ujar Sardi dikutip bekasiguide.com, Senin 20 April 2026.

Politik

“Kemarin saya bersilaturahmi ke keluarga salah satu korban kebakaran SPBE Cimuning, Sapta Prihantono. Berselang satu hari, kakaknya Aulia juga berpulang. Innalillahi wainna ilaihi raji’un,” ujarnya dikutip bekasiguide.com, Kamis 09 April 2026.

Politik

“Dari hasil RDP, kami mencatat tiga BUMD sudah mampu memberikan dividen kepada daerah, ini patut diapresiasi. Satu BUMD berada pada jalur yang tepat, dan satu lainnya sedang menyiapkan ekspansi usaha. Ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja,” tegasnya dalam keterangan resminya dikutip bekasiguide.com, Kamis 02 April 2026.