Rencana Pemerintah Kota Bekasi menggelar acara hiburan akbar bertajuk “Pesona Nusantara Bekasi Keren” pada 7 Desember 2025 memicu gelombang kritik dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dari DPRD Kota Bekasi. Kritik muncul karena acara tersebut digelar di tengah suasana duka nasional akibat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera dan Aceh.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, mempertanyakan urgensi dan sensitivitas Pemkot Bekasi yang tetap melanjutkan agenda hiburan besar tersebut di saat bencana besar tengah melanda jutaan warga Indonesia.
“Rencana Pesona Nusantara Bekasi Keren ini harus dibatalkan! Saudara-saudara kita di Sumatera sedang berduka, kehilangan keluarga, rumah, dan harta benda lainnya. Ini sudah menjadi bencana nasional. Di saat pemerintah pusat dan daerah lain fokus memberikan bantuan, Kota Bekasi justru mau mengadakan pesta pora. Di mana empati kita?” tegas Latu Har Hary dalam keterangan resminya dikutip bekasiguide.com, Rabu 03 Desember 2025.
Sejak akhir November, bencana besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menyebabkan kerusakan masif. Data per 3 Desember 2025 mencatat lebih dari 753 jiwa meninggal, ratusan orang hilang, ribuan terluka, serta lebih dari 3 juta warga terdampak dan mengungsi. Bencana ini disebut sebagai salah satu tragedi terbesar pada 2025.
Latu yang juga anggota Fraksi PKS menilai rencana Pemkot Bekasi untuk tetap menggelar pesta hiburan bukan hanya tidak etis, tetapi juga mencederai rasa kemanusiaan. Ia mendesak Wali Kota Bekasi Tri Adhianto untuk segera membatalkan acara tersebut.
Menurut Latu, keputusan membatalkan atau menunda acara bukan hanya langkah sensitif, tetapi juga dapat menunjukkan solidaritas pemerintah daerah terhadap masyarakat Sumatera.
“Anggaran pesta bisa dialihkan sepenuhnya untuk bantuan kemanusiaan. Ini bukan hanya lebih bermanfaat, tetapi juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah punya empati dan kepekaan terhadap penderitaan saudara-saudara kita,” ujarnya.
Desakan pembatalan acara semakin menguat seiring tekanan dari berbagai organisasi masyarakat dan lembaga bantuan hukum di Sumatera yang mendesak pemerintah pusat menetapkan bencana tersebut sebagai status bencana nasional, mengingat skala kerusakan dan jumlah korban yang sangat besar.
Publik kini menantikan langkah tegas Pemkot Bekasi, apakah memilih tetap menggelar pesta atau menunjukkan empati dengan membatalkan acara dan mengalihkan fokus pada kemanusiaan.
“Ini bukan sekadar soal hiburan, ini soal moral dan rasa kemanusiaan. Pemkot Bekasi harus memilih sikap yang benar,” tandas Latu.
