Anggota DPRD Kota Bekasi Fraksi PKS, Ii Marlina, merampungkan rangkaian Reses III Tahun Anggaran 2025 selama enam hari di wilayah Dapil IV Jatisampurna, Pondokmelati, dan Jatiasih. Dalam jaring aspirasi tersebut, isu yang muncul didominasi persoalan infrastruktur rusak, kebingungan warga soal BPJS PBI, hingga masalah zonasi SMA yang membuat banyak anak tidak diterima di sekolah negeri.
Ii Marlina menjelaskan bahwa sebagian besar keluhan warga merupakan masalah lama yang belum terselesaikan sejak periode sebelumnya. Ia menegaskan pentingnya memahami porsi kewenangan secara jelas.
“Banyak yang disampaikan warga sebenarnya keluhan yang belum selesai dari periode lalu. Saya jelaskan mana yang menjadi ranah RW melalui hibah RW dan mana yang bisa ditangani dewan. Bukan berarti dewan menolak, tetapi memang ada porsi masing-masing,” ujar politisi perempuan dari PKS yang juga Bendahara DPD PKS Kota Bekasi, Kamis, 13 November 2025.
Persoalan paling menonjol adalah kondisi jalan berlubang dan proyek yang terbengkalai, terutama di kawasan Jatiasih. Warga mengeluhkan kerusakan jalan yang memicu kemacetan di sejumlah titik.
“Di Jatiasih banyak jalan bolong karena proyek sebelumnya tidak dirapikan. Ini menambah kemacetan dan jadi keluhan utama. Saya sudah catat untuk terus koordinasi dengan DBMSDA,” kata Marlina.
Keluhan lain hadir dari kabel utilitas yang dianggap semrawut dan berbahaya, bahkan pernah menimbulkan insiden ketika kabel tersangkut kendaraan besar dan melilit pengendara.
Selain infrastruktur, banyak warga menanyakan cara untuk beralih menjadi peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) karena beban iuran mandiri yang menunggak. “Warga ingin berpindah ke PBI tapi tidak tahu mekanismenya. Mereka butuh penjelasan yang lebih mudah dan jelas,” ungkapnya.
Sementara di sektor pendidikan, kata Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi ini menuturkan, keluhan terkait zonasi SMA turut mendominasi. Banyak orang tua merasa anak mereka tidak diterima di sekolah negeri meski jarak rumah sangat dekat, sehingga terpaksa masuk sekolah swasta yang biayanya lebih tinggi. Hal ini memunculkan banyak pertanyaan terkait kemungkinan memperoleh beasiswa, termasuk untuk sekolah swasta.
Ii Marlina menegaskan bahwa ia memprioritaskan aspirasi yang sifatnya mendesak dan berdampak langsung kepada masyarakat. Ia berharap perangkat daerah yang baru dapat menuntaskan pekerjaan yang tertunda.
“Dengan kepala DBMSDA yang baru, saya berharap penanganan infrastruktur bisa lebih rapi, jalan yang bolong ditutup, dan pengawasan proyek diperketat,” tandasnya. (Adv Setwan)
