Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, kritisi implementasi program ‘Zero Complaint’ yang menjadi salah satu janji kerja 100 hari Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto. Menurutnya, hingga kini belum ada kejelasan terkait capaian program tersebut, yang justru membuat publik bertanya-tanya.
“Kalau ada program dan janji Wali Kota Zero Complaint, itu sampaikan ke masyarakat Kota Bekasi. Jangan sampai program itu hanya jargon, sementara persoalan di lapangan belum tuntas,” kata Sardi di Medan Satria, Jumat, 25 April 2025.
Sejumlah isu yang berkembang seperti keluhan bangunan liar, lampu penerangan jalan umum (PJU) yang mati, jalan rusak, serta saluran air yang mampet. Menurutnya, banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum maksimal bekerja.
“Zero Complaint itu harusnya jadi acuan kerja OPD. Dari 10 poin misalnya, sebutkan satu per satu. Lalu tunjukkan OPD mana yang mengerjakan. Itu jadi dasar menilai kinerja. Jangan sampai OPD yang sudah kerja baik malah dimutasi, sementara yang tidak kerja dibiarkan karena alasan politik,” tegasnya.
Sardi menilai, ketidakterbukaan Pemkot Bekasi soal progres Zero Complaint bisa diartikan sebagai ketidaksiapan terhadap janji tersebut. Ia pun mendorong agar Pemkot segera mempublikasikan data capaian program itu kepada masyarakat.
“Kalau tidak disampaikan ke masyarakat, artinya tidak siap. Harus ada evaluasi. Ini janji 100 hari loh. Masalah-masalah yang dikeluhkan warga itu harus diatasi. Berapa persen sudah selesai? OPD mana yang sudah bekerja dan yang belum? Itu harus jelas,” ucap dia.
Zero Complaint mencakup banyak persoalan mendasar lainnya. Dengan itu, ia berharap Wali Kota Bekasi menyampaikan perkembangan programnya.
“Saya minta Wali Kota menyampaikan ke masyarakat, Zero Complaint-nya itu apa saja yang sudah ditangani sejauh ini,” ujar dia.
