Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Berita

PPN Naik 12%, Pengelola Wahana Permainan Salju di Bekasi Ngaku Keberatan

×

PPN Naik 12%, Pengelola Wahana Permainan Salju di Bekasi Ngaku Keberatan

Sebarkan artikel ini
Pemilik First Frozen Kingdom Bekasi, Dieng Kartika Putri

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikabarkan akan naik sebanyak 12 persen mulai bulan Januari 2025. Sejumlah pemilik wisata atau tempat usaha di Kota Bekasi mengaku keberatan apabila PPN harus naik.

Pemilik Wahana Permainan Salju First Frozen Kingdom Bekasi, Dieng Kartika Sari menyatakan bahwa PPN 12 persen dinilai akan memberatkan seluruh pihak termasuk pengelola tempat wisata.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

“Dengan adanya kenaikan tarif pajak juga ini kita yang sebagai selaku UMKM itu akan memberatkan kita, karena saya tidak mau menaikkan tarif tiket pengunjung,” kata Dieng.

Dieng mengatakan, pihaknya tidak mungkin menaikkan harga tiket untuk pengunjung, karena dikhawatirkan wahananya akan sepi pengunjung.

“Pastinya agak keberatan, Artinya kita tidak akan naikin harga, walaupun pajak itu naik, saya nggak akan naikkan tarif, karena kasian rakyatnya gabisa bermain salju  Kita memang standarnya bermain salju itu untuk menengah ke bawah,” jelas Dieng.

Dia berharap, pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan terkait dengan penerapan kenaikan tarif PPN ini.

“Harapannya kepada pemerintah seperti saya selaku UMKM yang mengejar target ini kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Semoga saja dari pemerintah sendiri itu memberikan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang memudahkan bagi rakyatnya UMKM,” tutupnya.

Example 120x600
Berita

“Alhamdulillah, ini bisa menjadikan sarana kita lebih cinta kepada nabi kita, dan bisa lebih mengakrabkan antar sesama jamaah,” kata Ust. Uta Pancaroba, panitia, Rabu, 05 Februari 2025.

Berita

“Alhamdulillah, kami telah mempertemukan 30 lembaga dan empat lembaga internasional untuk membahas rencana pembangunan rumah sakit ini. Perkiraan awal, pembangunan kembali RS Abu Yusuf An-Najjar membutuhkan anggaran sekitar 20 miliar rupiah. Kami berharap proses ini dapat berlangsung dalam enam bulan ke depan,” ujar Direktur Qudwah Indonesia, Lukman Hakim saat Konferensi Pers di Kantor Qudwah Indonesia, Rabu, 05 Februari 2025.