Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Politik

Wacana SMA Dikembalikan ke Pemda, Ini Respon Wakil Ketua DPRD Anim Imamuddin

×

Wacana SMA Dikembalikan ke Pemda, Ini Respon Wakil Ketua DPRD Anim Imamuddin

Sebarkan artikel ini
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Anim Imamuddin. (poto.Istimewa)

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Anim Imamuddin menyambut baik pernyataan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang ingin mengembalikan pengelolaan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat ke pemerintah Kota atau Kabupaten.

Menurutnya, pemindahan pengelolaan SMA ke tingkat Pemerintah Daerah (Pemda) bisa jadi salah satu cara untuk menekan angka tawuran yang belakang terjadi di kalangan remaja yang mayoritas menyasar pada anak SMA.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

“Bisa (menekan angka tawuran), karena kita nannti bisa langsung action dalam pelaksanaan, pengawasan , bisa langsung ke sekolah bersangkutan,” kata Anim, Kamis (06/04/2023).

Selain itu, Anim juga menyebut bahwa pemindahaan pengelolaan SMA dari Provinsi ke Pemda bisa mempermudah pelaksanaan dan pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online di tingkat SMA.

“Pelaksanaa PPDB online kita juga bisa mengawasi karena ada di wilayah kita, kalau kemarin kita gak bisa, karena kewenangan Provinsi,” jelasnya. (ADV HUMAS SEKWAN/Mae)

Example 120x600
Politik

“Bisa jadi ketika pantarlih melakukan coklit, ada warga di TPS-nya belum terdaftar sebagai pemilih. Pantarlih juga berkewajiban untuk memasukkan warga yang belum terdaftar tersebut ke DP4. Sehingga diharapkan dari hasil coklit tersebut warga yang benar-benar memiliki hak sebagai pemilih benar-benar terdaftar. Sedang yang tidak memenuhi syarat, misalnya, meninggal atau menjadi anggota TNI/Polri dicoret dari DP4,” ungkapnya dikutip bekasiguide.com pada Sabtu 15 Juni 2024.