BANDUNG – Musyawarah Provinsi (Musprov) Pengurus Besar Jujitsu Indonesia (PBJI) Jawa Barat (Jabar) ke-1, deadlock. Imbasnya, sebagian besar peserta walkout alias meninggalkan ruangan Musprov lantaran tidak ada titik temu atas permasalahan pembahasan tata tertib (tatib) menyangkut hak suara yang memicu perdebatan sengit.
Sejatinya, Musprov PBJI Jabar ke-1, yang digelar di Aula Lantai 3 KONI Jabar, pada Selasa (7/3/2023), memiliki agenda penting untuk memilih Ketua Umum PBJI Jabar periode 2023-2027 beserta formatur, setelah tertunda di tahun lalu karena bertepatan dengan pekan olahraga provinsi (PORPROV) XIV Jabar tahun 2022.
Dari pantauan di lokasi Musprov PBJI Jabar, permasalahan yang memicu perdebatan yang cenderung memanas, terjadi saat kegiatan baru dimulai dengan pembahasan tatib, yang didalamnya terdapat poin yang menyebut, bahwa peserta yang berasal dari perguruan Jujitsu yang terdaftar di PBJI Jawa Barat, ditolak beberapa Pengcab PBJI Kota/Kabupaten, untuk tidak dimasukkan sebagai pemilik hak suara.
Ketua Umum PBJI Jawa Barat, H. Mulyana, menilai sudah selayaknya suara perguruan di akomodir dan diberi ruang untuk memberikan suaranya.
“Marwah sebuah federasi tetap harus dijaga. PBJI bukan milik satu perguruan saja. Ini rumah bersama,” ujarnya.
Tidak adanya suara perguruan pada Musprov PBJI Jawa Barat ini, menyusul dikeluarkannya surat dari PBJI Pusat agar panitia Musprov berpedoman pada AD/ART dan Peraturan Organisasi (PO) Pusat nomor 01/PO/PB.JI/11/2020, sebagai dasar hukum tinggi organisasi.
Padahal, PO yang sama dijadikan dasar pada Musyawarah Nasional PBJI yang digelar pada 29 Mei 2021. Pada Munas yang digelar secara virtual itu, perwakilan perguruan terdaftar sebagai peserta dan memiliki hak suara pada pemilihan Ketua Umum PBJI Pusat kala itu.
“Lantas, kenapa pada Musprov Jabar sekarang, suara perguruan dihilangkan. Ini yang menjadi keberatan perguruan-perguruan. Berdasarkan yurisprudensi harusnya suara perguruan juga diakomodir sekarang (Musprov Jabar),” ujar Mulyana.
Sementara, menurut Ketua PBJI Kota Bekasi, Suparmo, alasan yang diusulkan beberapa pengurus cabang (Pengcab) tidak masuk akal, karena menolak perguruan memiliki hak suara dalam Musprov yang baru pertama kali diadakan di Jabar ini.
Diakuinya, baru kali ini ada cabang olahraga beladiri tidak memfasilitasi perguruan untuk memiliki hak suara, sementara federasi dimulai atau dibangun dari teman-teman perguruan yang berjuang agar diterima KONI Pusat sebagai cabor beladiri yang resmi dipertandingkan dalam multievent.
“Kita semua berasal dan berangkat dari perguruan hingga tiba di hari ini sebagai perwakilan dari PBJI masing-masing daerah, namun cara dan alasan yang mereka kemukakan tidak mencerminkan jiwa dan semangat kebersamaan untuk membangun dan mengembangkan jujitsu sebagai salah satu cabor beladiri baru,” tegas Mbah Parmo-sapaan akrabnya, Rabu (08/03/2023).
Diakuinya, dalam kegiatan Musprov PBJI Jabar ini seharusnya peserta yang berasal perguruan memiliki hak suara dan hak menyampaikan pendapat yang sama dengan peserta yang berasal dari Pengcab PBJI Kota/Kabupaten.
“Mengingat Jawa Barat jadi salah satu daerah yang memiliki sejarah panjang dalam pembentukan federasi ini, dan dalam rapat Pengurus PBJI Pusat yang saya hadiri, disebutkan kearifan lokal yang dimiliki Jabar, jadi poin penting agar hak suara perguruan menjadi penting. Jangan sampai PBJI ini, merasa hanya dimiliki satu perguruan saja. Untuk itu, keputusan saya untuk walkout dirasa tepat!,” jelasnya.
Wakil Perguruan IJUKAI, Hero Amor merasa kecewa dengan ada upaya pengkebirian suara perguruan pada Musprov Jabar kali ini.
“Ini jelas menciderai PBJI sebagai sebuah federasi yang menaungi perguruan-perguruan Jujitsu di Tanah Air, PBJI adalah rumah perguruan Jujitsu. Bukan milik satu perguruan,” tandasnya.
Berdasarkan hasil verifikasi Tim Penjaringan dan Penyaringan Musprov Jabar 2023-2027, dua bakal calon Ketum PBJI Jabar dinyatakan lolos. Mereka adalah dr. Ali dan H. Mulyana.
Tidak adanya titik temu dalam pembahasan tata tertib terkait keterlibatan perguruan sebagai peserta dan memiliki hak suara pada Musprov membuat delapan perwakilan perguruan (IJUKAI, KJI, WSDK, ACNA, Prapanca Academy, KENJU dan WCJI) dan sejumlah besar Pengcab PBJI kab/kota melakukan aksi walkout. (rez)
