Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Politik

Ketua DPRD Soroti Longsornya Gunung Sampah TPST Bantargebang

×

Ketua DPRD Soroti Longsornya Gunung Sampah TPST Bantargebang

Sebarkan artikel ini
Ketua DPRD Kota Bekasi, H.M Saifuddaulah. (Poto. Istimewa)

BEKASI- Ketua DPRD Kota Bekasi Saifuddaulah angkat bicara soal longsornya gunungan sampah di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

Gunungan sampah di TPST Bantargebang longsor usai diterjang hujan deras, pada Jumat (7/10/2022) lalu.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

Berdasarkan informasi yang didapat bekasiguide.com, longsornya gunungan sampah itu bukan hanya faktor hujan, tapi juga karena kondisi tumpukkan sampah yang sudah terlalu tinggi, dan juga bebannya yang sudah terlalu berat.

Menanggapi hal tersebut, Saifuddaulah mengatakan persoalan longsornya sampah di TPST Bantargebang ini merupakan peringatan kecil untuk pemerintah Kota Bekasi.

“Plt. Wali Kota Bekasi harus melihat jauh persoalan longsornya gunungan Sampah TPST Bantargebang. Pemkot harus segera berkomunikasi dengan pemerintah DKI Jakarta. Dalam hal ini TPST Bantargebang kan milik DKI Jakarta,” ucap Saifuddaulah, Selasa (11/10/2022).

Menurut Saifuddaulah, longsornya sampah di TPST Bantargebang bukan persoalan kecil, yang setelah ditangani selesai begitu saja. Melainkan pemerintah DKI Jakarta harus melakukan pembenahan.

“Ada yang paling mendasar menurut saya soal longsornya sampah di TPST bantargebang. DKI Jakarta seharusnya segera monitoring dan melakukan pembenahan, dan harus ada solusi tepat,” ujarnya.

Saifuddaulah menyampaikan, kapasitas TPST Bantargebang sudah tidak mampu menampung sampah yang tiap hari 7 – 8 ribu Ton dikirim dari DKI Jakarta. Maka dari itu perlu adanya penambahan lokasi untuk pembuangan sampah.

“Pemda DKI harus menambah lokasi untuk penampungan sampah, agar tidak terjadi gunungan sampah yang menggunung dan berpotensi rentan bahaya longsor,” katanya.

Saifuddaulah juga menyinggung, persoalan longsor gunungan sampah di TPST Bantargebang harus dijelaskan secara transparan oleh Kepala UPTD TPST Bantargebang agar jelas dan tidak ditutup tutupi sehingga segera dicarikan solusinya dan jngn sampai hal ini terulag lagi. (Bams/Mae)

Example 120x600
Politik

“Laporan Hasil Pemeriksaan BPK didapati temuan terkait masalah infrastruktur di Dinas BMSDA dengan salah satu hasil rekomendasinya adalah pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan belanja terkait kekurangan volume pengerjaan infrastruktur yang menjadi tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan pengembalian uang sebesar Rp579 juta ke RKUD (Rekening Umum Kas Daerah),” jelas Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary dikutip bekasiguide.com pada Jumat, 27 Jumat 2025.