Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Politik

Politisi India Hina Nabi Muhammad SAW, Presiden PKS: Pemerintah Jokowi Harus Protes Keras ke Pemerintah India

×

Politisi India Hina Nabi Muhammad SAW, Presiden PKS: Pemerintah Jokowi Harus Protes Keras ke Pemerintah India

Sebarkan artikel ini
Presiden PKS, Ahmad Syaikhu. (poto: Istimewa)

Jakarta — Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengecam keras tindakan dua politikus India dari Partai Bharatiya Janata (BJP) yang menghina Nabi Muhammad SAW.

Syaikhu menilai tindakan dua pejabat teras partai politik di India sebagai tindakan Islamophobia atau kebencian terhadap Islam dan tidak dapat diterima dengan alasan apa pun.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

“Para pejabat politik di India harus sadar hinaan ini telah melukai seluruh umat Islam di dunia, seluruhnya tanpa kecuali. Tindakan tersebut jelas-jelas merupakan ujaran dan tindakan kebencian kepada umat Islam atau islamohobia,”  tegas Syaikhu dalam keterangan resminya pada Senin (06/06/2022).

Syaikhu juga menambahkan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa baru-baru ini menetapkan tanggal 15 Maret sebagai Hari Anti-Islamofobia Internasional. Oleh karena itu sudah sepatutnya semua bangsa di dunia, termasuk India, tidak melakukan tindakan yang justru mengundang kebencian terhadap Islam dan Umat Islam.

“Kami mendorong tindakan dan hukuman yang lebih tegas dari pemerintah India terhadap dua politisi ini. Hal itu disampaikan oleh pejabat politik yang memiliki pengaruh sehingga berbahaya terhadap kondisi kerukunan antaragama,” sebut dia.

Anggota Komisi I DPR RI ini juga meminta secara resmi Pemerintahan Jokowi melalui Kementerian Luar Negeri RI agar bersikap dan mengirimkan nota protes terhadap tindakan dua politisi India yang telah melukai hati umat Islam dunia.

“ Sebagai bangsa berpenduduk muslim terbesar di dunia, Pemerintah Indonesia harus responsif dan bersikap tegas dengan memanggil Duta Besar India. Presiden Joko Widodo harus ajukan protes keras kepada pemerintah India. Sikap ini perlu diketengahkan karena umat Islam Indonesia juga termasuk yang terluka dengan penghinaan ini. Perlu ada tindakan tegas agar hal serupa tidak lagi terulang di masa depan dengan alasan kebebasan bicara atau memang justru tindakan Islamophobia yang disuburkan,” tegas Syaikhu.

Syaikhu mengingatkan, India memiliki catatan dalam kebijakan yang mendiskriminasi umat Islam setelah sebelumnya muncul larangan penggunaan hijab bagi mahasiswi. Padahal mengenakan hijab bagi Muslimah adalah hak asasi dan kewajiban yang bersumber dari keyakinan beragama.

“Lahirnya kerukunan dan perdamaian dunia yang dicita-citakan Indonesia syaratnya adalah saling menghormati dan tidak mengusik keyakinan umat beragama lain. Kebebasan beragama dan menjalankan keyakinan agama harus mendapatkan perlindungan sepenuhnya dari setiap negara di dunia,” tutupnya. (Deny)

Example 120x600
Politik

“Saya tentu saja mendukung beliau, saudara Lukman Hakim atau Bang Alex menjadi ketua PAN Kota Bekasi. Karena kenal dari kecil, satu sekolah bahkan satu kelas. Jadi saya tahu betul sifatnya, sepak terjangnya. Dan saya yakin beliau layak dan pas untuk memimpin PAN Kota Bekasi,” ujarnya dikutip bekasiguide.com pada Jumat 05 Desember 2025.

Politik

“Dengan segala kerendahan hati, kegiatan Pesona Nusantara Bekasi Keren yang sedianya diselenggarakan pekan ini resmi ditunda hingga waktu yang akan diinformasikan kembali. Keputusan ini kami ambil sebagai bentuk keprihatinan dan empati terhadap saudara-saudara kita di beberapa wilayah tanah air yang sedang menghadapi musibah,” tulis Tri Adhianto dikutip bekasiguide.com, Kamis 04 Desember 2025.

Politik

“Kita minta rincian real dari penggunaan pemodalan yang diberikan pemerintah kota. Kita akan rapat ulang dengan BUMD terkait untuk melihat secara detail penggunaan Rp5 miliar ini. Jika mereka tidak mampu memberikan rincian nilai tersebut, bukan tidak mungkin kita cancel penyertaan modal tahun berikutnya,” tegas Arif kepada wartawan termasuk bekasiguide.com, Kamis 04 Desember 2025.

Politik

“Polemik camat Medan Satria ini jelas menunjukkan ada yang tidak beres dalam proses rotasi-mutasi. Wali kota harus bertanggung jawab karena keputusan pengangkatan pejabat berada di tangan kepala daerah. Tidak boleh rekam jejak berat seperti kasus narkoba terlewat begitu saja,” ujar Kamil dikutip bekasiguide.com, Rabu 03 Desember 2025.